Filipina dan Vietnam sepakat memperkuat hubungan pertahanan dan keamanan maritim melalui pembaruan perjanjian kerja sama pertahanan yang pertama kali ditandatangani pada 2010.
Kesepakatan tersebut diumumkan setelah pertemuan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Presiden Vietnam To Lam di Manila, Senin (1/6). Kedua negara juga menegaskan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.
Marcos mengatakan kemitraan antara Manila dan Hanoi semakin penting di tengah situasi kawasan yang diwarnai ketidakpastian dan fragmentasi geopolitik.
Melalui perjanjian yang diperbarui, kedua negara sepakat melanjutkan pertukaran delegasi di bidang pertahanan dan keamanan serta meningkatkan pertukaran informasi strategis.
Selain itu, Filipina dan Vietnam akan memperkuat kerja sama penegakan hukum untuk menangani berbagai kejahatan lintas negara, termasuk penipuan siber, migrasi ilegal, perdagangan manusia, perjudian ilegal, dan ancaman keamanan lainnya.
Presiden Vietnam To Lam mengatakan kedua negara juga berkomitmen mencegah pihak mana pun menggunakan wilayah salah satu negara untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara lainnya.
Dalam konferensi pers bersama, Marcos menegaskan Filipina dan Vietnam akan terus bekerja sama menjaga perdamaian, stabilitas, serta kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan.
"Sebagai sesama negara pengklaim, kami menegaskan kembali bahwa menjaga perdamaian, stabilitas, serta kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan tetap tidak dapat ditawar," kata Marcos.
Ia juga menegaskan komitmen kedua negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional.
Filipina dan Vietnam sama-sama memiliki klaim di Kepulauan Spratly, wilayah sengketa di Laut China Selatan yang merupakan jalur pelayaran strategis dunia dan diyakini memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah.
Kesepakatan tersebut tercapai di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Beberapa hari sebelumnya, militer China mengklaim telah mengusir kapal perang Belanda yang dituduh memasuki wilayah sekitar Kepulauan Paracel tanpa izin. Pemerintah Belanda membantah tuduhan tersebut dan menyatakan kapal mereka beroperasi di perairan internasional.
Sementara itu, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia baru-baru ini juga menyampaikan keprihatinan atas situasi di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Keempat negara menyoroti meningkatnya tindakan yang dinilai berisiko terhadap stabilitas kawasan, termasuk manuver berbahaya oleh pesawat militer dan insiden yang mengganggu kebebasan pelayaran.
