Terkuat di Eropa
“Kami akan menjadikan Bundeswehr sebagai angkatan bersenjata terkuat di Eropa, sebagaimana yang layak diharapkan dari kami oleh para mitra, mengingat ukuran, kapabilitas, dan posisi geografis kami,” ujar Kanselir Jerman Friedrich Merz menjelang KTT NATO.
Menurutnya, Brussel melakukan kesalahan karena tidak mengindahkan peringatan negara-negara Baltik tentang ancaman dari Rusia. Ia menambahkan, perlu keputusan untuk menginvestasikan jauh lebih besar dalam keamanan masa depan.
Kepala pemerintahan Jerman itu menambahkan, kawasan Euro-Atlantik khawatir Rusia akan memperluas perang di luar Ukraina.
Untuk itu, KTT NATO memutuskan meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB pada 2035. Sebesar 3,5% dialokasikan untuk pengeluaran militer, sedangkan 1,5% bisa digunakan untuk pengembangan infrastruktur yang dapat dipakai tujuan militer, seperti jembatan, pelabuhan, dan jalur kereta.
Jerman, menurut Merz, berencana menambah 80 ribu personel militer; saat ini sekitar 182 ribu orang bertugas di Bundeswehr.
Semua orang ke tentara
Friedrich Merz telah mengumumkan rencana membangun angkatan darat konvensional terkuat di Eropa sejak ia menjabat sebagai kanselir. Pernyataan ini adalah yang pertama kali ia sampaikan di Bundestag dan merupakan pernyataan semacam ini pertama sejak masa pasca-perang di Jerman.
Secara khusus, ia berniat menambah jumlah personel secara sukarela. Jika tidak berhasil, Jerman mungkin mempertimbangkan menghidupkan kembali wajib militer. Konstitusi Jerman hanya mengatur wajib militer untuk pria, namun kini wacana wajib militer untuk wanita juga tengah dibahas.
Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, sempat mengunjungi negara-negara Skandinavia untuk mempelajari pengalaman wajib militer wanita, khususnya di Swedia. Namun menurutnya, masih banyak hal yang harus diselesaikan.
Misalnya, untuk mengembalikan wajib militer universal, diperlukan perubahan Undang-Undang Dasar dengan dukungan dua pertiga anggota Bundestag. Hal ini tampaknya sulit dilakukan, mengingat Partai Kiri menolak keras inisiatif tersebut. Selain itu, tanpa suara anggota parlemen Alternative for Germany (AfD), suara dua pertiga tidak akan tercapai, dan koalisi pemerintahan jelas tidak setuju.
Masalah juga bisa muncul di dalam koalisi, karena kesepakatan koalisi antara blok CDU/CSU dan Partai Sosial Demokrat tidak mencantumkan rencana kembalinya wajib militer. Sebelumnya wajib militer ada hingga 2011, namun Partai Kristen Demokrat menghapusnya karena alasan keuangan.
Kendala perekrutan
Artem Sokolov, peneliti senior di IMI MGIMO Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam wawancara dengan TRT berbahasa Rusia, menilai titik lemah reformasi militer Jerman terletak pada perekrutan personel. Meski kondisi layanan cukup menarik, Bundeswehr mengalami kekurangan personel yang tajam sejak penghapusan wajib militer 14 tahun lalu.
“Kita bicara hampir seluruh posisi di angkatan bersenjata Jerman, dan masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembentukan sukarela dan kontrak. Dalam tiga tahun terakhir, tidak ada peningkatan kontrak bergabung ke Bundeswehr, malah banyak kontrak yang dibatalkan lebih awal,” kata pakar tersebut.
Menurutnya, meski wajib militer kembali diberlakukan, masalah personel tidak akan selesai karena masih banyak celah hukum untuk menghindari tugas militer, misalnya dengan memilih layanan sipil alternatif.
“Undang-Undang Dasar Jerman menyatakan tidak ada yang boleh dipaksa mengikuti wajib militer. Jelas bahwa dalam sistem ini, tidak mungkin menaikkan jumlah Bundeswehr menjadi 203 ribu orang dari 183 ribu saat ini,” ia yakin.
Ia menambahkan, pimpinan Jerman kemungkinan akan mencari dan mengembangkan sistem insentif agar warga lebih tertarik menjadikan dinas militer sebagai “jalur karier yang dapat diterima.”
“Mungkin ini akan terjadi karena kondisi sosial ekonomi yang memburuk, sehingga bergabung Bundeswehr bukan hanya menarik tapi juga sangat penting bagi beberapa kelompok masyarakat. Kemungkinan layanan militer bagi warga berdarah campuran akan diperluas, dan mungkin langkah lain juga akan diambil,” kata analis itu.
Pakar politik itu menilai retorika kanselir Jerman “meniru gaya logika Perang Dingin.”
“Jika dulu ini jadi nilai plus bagi Merz, yang melambangkan era kejayaan ekonomi dan politik luar negeri Jerman, kini dalam kondisi dunia saat ini, banyak yang dikatakannya tampak tidak relevan secara bentuk maupun isi, termasuk retorika militernya,” kata Sokolov.
Sementara itu, profesor Universitas St. Petersburg Natalia Eremina menilai Kanselir Jerman kini berupaya mengubah negaranya menjadi negara militer besar.
“Pada dasarnya, dia mencoba menjadikan Jerman negara militeristik. Di Eropa, mereka tahu bagaimana biasanya militarisasi Jerman berakhir—jelas bukan hal baik bagi negara-negara tetangga,” tutup sang ahli.
