Posisi utang pemerintah Indonesia tercatat hampir menyentuh Rp10.000 triliun hingga akhir Maret 2026. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang mencapai Rp9.920,42 triliun, naik Rp282,52 triliun dibandingkan akhir Desember 2025 yang sebesar Rp9.637,90 triliun.
Di tengah kenaikan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi aman. Ia bahkan menilai pengelolaan utang Indonesia relatif lebih hati-hati dibandingkan banyak negara lain.
“Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda puji-puji kita. Cuma nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?” kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta Pusat, Senin (11/5), dikutip dari detikNews.
Purbaya menjelaskan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada di level 40,75 persen. Angka tersebut masih jauh di bawah batas aman 60 persen PDB yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
“Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60 persen. Kita masih jauh… jadi aman,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa secara indikator fiskal, posisi Indonesia masih terkendali dan tidak melampaui ambang batas risiko yang ditetapkan secara internasional.
Purbaya juga membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, hingga Jepang yang dinilai memiliki rasio lebih tinggi.
“Singapura 180 persen, Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga tinggi. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita,” kata dia.
Mayoritas utang berasal dari SBN
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, struktur utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.
Instrumen SBN tercatat mencapai Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang, sementara pinjaman berada di level Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.
Kementerian Keuangan menegaskan komposisi tersebut mencerminkan strategi pembiayaan yang masih didominasi instrumen pasar domestik melalui penerbitan surat utang negara.
