Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Kehutanan meningkatkan operasi terpadu darat dan udara untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Indonesia, dengan fokus pada enam provinsi prioritas di Sumatra dan Kalimantan.
Di tingkat lapangan, BNPB mengerahkan patroli dan pengecekan langsung guna memetakan titik panas dan api aktif sebagai dasar penanganan. “Kami memiliki strategi dua jalur untuk menangani kebakaran ini. Yang pertama melalui operasi darat,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, di Jakarta.
Operasi darat ini mencakup pemadaman hingga pendinginan, serta pembangunan sumur bor, kanal, dan sekat air untuk memastikan ketersediaan air di lokasi kebakaran sekaligus membatasi penyebaran api.
Langkah pengawasan juga diperketat untuk mencegah kebakaran baru, termasuk yang dipicu aktivitas manusia. Di sisi lain, operasi udara diperkuat melalui patroli, hujan buatan, dan pengeboman air menggunakan helikopter.
BNPB mencatat sebanyak 53 pesawat telah dikerahkan, terdiri dari 19 unit untuk patroli dan modifikasi cuaca serta 34 unit untuk water bombing. Koordinasi antara udara dan darat, seperti yang dilakukan di Ketapang, Kalimantan Barat, memungkinkan respons cepat berdasarkan hasil pemantauan dari udara.
El Nino meningkatkan ancaman penyebaran
Upaya ini diperkuat oleh Kementerian Kehutanan yang menilai September sebagai fase krusial dalam pengendalian karhutla, seiring tertundanya musim hujan. “September adalah medan tempur kita,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, merujuk pada prakiraan BMKG bahwa curah hujan signifikan baru akan kembali pada awal Oktober.
Ia menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca tetap menjadi salah satu metode paling efektif selama kondisi awan memungkinkan.
Untuk menopang operasi di lapangan, pemerintah juga menambah sekitar 1.000 personel guna menjaga rotasi dan daya tahan tim pemadam. Penambahan ini difokuskan pada wilayah dengan konsentrasi titik panas tinggi serta untuk mendukung kebutuhan logistik.
Data pemerintah menunjukkan skala kebakaran yang mengkhawatirkan.
Sepanjang Januari hingga akhir Agustus 2026, hampir 286.000 hektare lahan terbakar secara nasional. Dari jumlah tersebut, sekitar 48.889 hektare berada di enam provinsi prioritas, dengan lebih dari 1.200 titik panas terdeteksi di Sumatra dan Kalimantan pada periode puncak.
Kondisi kering berkepanjangan akibat El Nino, ditambah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, disebut sebagai faktor utama yang memperparah situasi, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya dalam beberapa pekan ke depan.
