Lima cara masa jabatan kedua Trump membentuk ulang Amerika Serikat
Satu tahun setelah kembalinya Donald Trump, kepresidenan yang lebih terfokus memperketat perbatasan, mengubah kembali perdagangan, menekan aliansi, dan memperdalam perang budaya yang membentuk ulang politik dan kekuasaan AS.
Washington, DC — Saat Presiden Donald Trump menandai satu tahun kembalinya ia ke Gedung Putih, Amerika Serikat tampak sangat berbeda dibandingkan negara yang ia pimpin setahun lalu.
Kepemimpinan kali ini tidak berjalan seperti periode pertamanya. Trump memerintah dengan fokus yang lebih tajam, memanfaatkan dukungan Kongres yang dikuasai Partai Republik serta lingkaran penasihat yang loyal untuk mendorong perubahan besar.
Apa yang oleh para pengkritik disebut sebagai pengikisan norma demokrasi, justru dipandang para pendukungnya sebagai upaya mengembalikan kekuatan Amerika.
Berikut lima cara pemerintahan Trump sejauh ini telah mengubah arah negara tersebut.
Pengetatan perbatasan
Pendekatan tambal sulam di perbatasan seperti pada 2017 tak lagi digunakan. Kali ini, Trump bergerak sistematis dengan menandatangani perintah eksekutif pada hari pertama untuk memperluas operasi deportasi dan menghidupkan kembali kebijakan mirip “Remain in Mexico”.
Dengan dukungan tambahan anggaran bagi Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), jumlah deportasi melalui proses resmi disebut telah melampaui 600.000 orang. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) bahkan mengklaim lebih dari 2,5 juta “imigran ilegal” telah meninggalkan AS, termasuk melalui skema deportasi mandiri yang diberi insentif lewat aplikasi CBP Home.
Namun, analisis independen dari New York Times, Migration Policy Institute, dan Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) memperkirakan jumlah deportasi terkonfirmasi berada di kisaran 230.000 hingga 540.000 orang, termasuk pemulangan di perbatasan.
Data Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) menunjukkan jumlah penyeberangan ilegal turun ke level terendah dalam beberapa dekade. Meski demikian, kelompok kemanusiaan memperingatkan meningkatnya pemisahan keluarga, tekanan pada sistem suaka, serta rekor jumlah penahanan.
Tarif dan reformasi pajak
Kebijakan ekonomi Trump kali ini dinilai lebih terukur. Tarif impor terhadap produk China dimulai dari 10 persen dan meningkat melalui negosiasi menjadi kisaran efektif 10–30 persen untuk banyak barang, setelah sejumlah gencatan dagang dan penangguhan, termasuk kategori terkait fentanyl yang diturunkan ke 10 persen.
Perpanjangan pemotongan pajak 2017—yang kini semakin menguntungkan korporasi dan kelompok berpenghasilan tinggi—telah mendorong pertumbuhan manufaktur di sejumlah negara bagian Rust Belt. Namun, penciptaan lapangan kerja dinilai masih bervariasi akibat meningkatnya biaya di sektor tertentu.
Inflasi tercatat naik secara moderat di sektor-sektor yang terdampak perubahan perdagangan. Meski demikian, pasar saham tetap menunjukkan ketahanan dan memberi keuntungan bagi investor.
Para pengkritik menyoroti kenaikan harga konsumen dan gangguan rantai pasok. Namun, kepercayaan Trump pada kebijakan perdagangan “America First” telah mengubah peta rantai pasok global, menarik sebagian produksi kembali ke dalam negeri dan menantang doktrin perdagangan bebas.
Penataan ulang kebijakan luar negeri
Pertemuan-pertemuan impulsif di masa lalu kini digantikan oleh manuver strategis.
Trump mendorong gencatan senjata di Ukraina, sembari mengkritik Presiden Volodymyr Zelenskyy yang dinilai kurang siap berkompromi dibandingkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemerintah AS mengajukan proposal yang mencakup jaminan keamanan dan mekanisme pemantauan, meski belum ada kesepakatan resmi dan perang terus berlanjut di tengah tuntutan Rusia atas konsesi wilayah.
Di Timur Tengah, pemerintahan Trump berhasil mendorong gencatan senjata di Gaza, meskipun pelanggaran oleh Israel masih terjadi.
Penataan ulang ini semakin mengisolasi sejumlah lawan AS, dengan tekanan baru terhadap Iran serta Venezuela—termasuk penculikan Presiden Nicolas Maduro—namun juga memicu ketegangan dengan sekutu trans-Atlantik.
Trump secara agresif kembali mengangkat wacana pembelian Greenland dari Denmark, dengan alasan kepentingan keamanan nasional AS di kawasan Arktik untuk menghadapi pengaruh Rusia dan China, sekaligus memperkuat pertahanan melalui rencana sistem “Golden Dome”.
Ia mengancam tarif bertahap—mulai 10 persen pada 1 Februari dan naik menjadi 25 persen pada 1 Juni—terhadap impor dari delapan negara NATO, kecuali jika tercapai kesepakatan mengenai kendali AS atas pulau tersebut. Trump juga tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan.
Pendekatan ini memicu kecaman keras dari para pemimpin Eropa serta persiapan Uni Eropa untuk langkah balasan.
Pembongkaran birokrasi negara
Perubahan paling sistematis terlihat dalam upaya Trump melawan apa yang ia sebut sebagai “deep state”. Pada hari pertama, ia menghidupkan kembali Schedule F—kini dinamai Policy/Career—yang mengklasifikasikan ulang ribuan pegawai federal di posisi strategis agar lebih mudah diberhentikan dan digantikan oleh pejabat pilihan politik.
Lembaga seperti Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) dan Departemen Kehakiman telah memberhentikan sejumlah pejabat karier dan menggantinya dengan figur yang sejalan dengan agenda presiden.
Langkah ini mempercepat deregulasi, dengan puluhan aturan era sebelumnya di bidang iklim dan ketenagakerjaan dibatalkan.
Meski efisiensi meningkat di beberapa sektor, seperti percepatan perizinan energi, lembaga pengawas memperingatkan risiko politisasi pemerintahan.
Produksi dalam negeri dan perang budaya
Dorongan Trump untuk kemandirian energi dijalankan secara agresif, dengan persetujuan cepat terhadap proyek pipa dan izin pengeboran lepas pantai.
Di era Trump 2.0, produksi minyak dan gas AS mencapai rekor baru, menurunkan sebagian biaya energi namun berbenturan dengan target iklim global.
Washington kembali menarik diri dari Perjanjian Paris pada hari pertama masa jabatan kedua Trump, dengan keluarnya AS secara resmi setelah masa tunggu satu tahun pada awal 2026.
Di ranah budaya, pemerintah menanamkan agenda konservatif dalam sektor pendidikan dan media, memangkas pendanaan program yang dianggap “woke” serta mendorong sistem voucher sekolah.
Kebijakan ini menguatkan basis pendukung Trump dan membentuk ulang wacana publik serta prioritas institusi, sekaligus memperdalam polarisasi nasional.