Pemerintah Indonesia akan mengambil alih kendali atas perusahaan pengelola kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh mulai 15 September 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kepemilikan 60 persen akan dikelola melalui lembaga di bawah Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan porsi tersebut akan dialihkan dari Danantara Indonesia kepada lembaga di bawah Kementerian Keuangan. Pemerintah masih mempertimbangkan INA, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), atau keduanya untuk mengelola kepemilikan tersebut.
Restrukturisasi utang membuat tenor pinjaman proyek diperpanjang menjadi 80 tahun. Berdasarkan skema tersebut, pembayaran tahunan diperkirakan sekitar Rp1 triliun atau sekitar $56,7 juta, meski nilainya dapat berubah dari tahun ke tahun.
“Total utangnya besar, tetapi sudah direstrukturisasi selama 80 tahun. Angsuran per tahun sekitar Rp1 triliun, sedikit lebih rendah pada beberapa tahun dan nilainya berfluktuasi dari tahun ke tahun,” kata Purbaya, Selasa (8/9).
Proyek strategis dengan beban utang
Pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang melalui Special Mission Vehicle (SMV) atau Badan Layanan Umum (BLU). Sementara itu, konsorsium China tetap mempertahankan 40 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Pinjaman awal sebesar $4,5 miliar dari China Development Bank sebelumnya memiliki tenor 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Indonesia kemudian mengambil tambahan pinjaman untuk menutup pembengkakan biaya proyek.
Setelah pengambilalihan, pemerintah berencana memperpanjang jalur Whoosh sekitar 700 kilometer hingga Surabaya. Purbaya mengatakan China telah menunjukkan ketertarikan terhadap rencana tersebut, meski sumber pendanaan proyek perluasan belum ditentukan.
Whoosh merupakan kereta cepat pertama Indonesia yang menghubungkan Jakarta dan Bandung sepanjang 142 kilometer. Layanan tersebut mulai beroperasi pada 2023 setelah proyeknya diberikan kepada perusahaan patungan milik badan usaha milik negara Indonesia dan China pada 2015.
Proyek yang menjadi bagian dari Belt and Road Initiative China itu memiliki nilai sekitar $7,3 miliar dan menghadapi sejumlah persoalan, termasuk kenaikan biaya pembangunan. Indonesia mulai berunding dengan China pada 2025 untuk melakukan restrukturisasi utang proyek.
