Industri semikonduktor, yang didorong oleh persaingan untuk dominasi teknologi, telah menjadi arena untuk persaingan geopolitik.

Huawei, salah satu raksasa teknologi terkemuka di Tiongkok, dituduh menggunakan chip canggih yang diproduksi oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dalam teknologi AI terbarunya, meskipun ada sanksi AS yang bertujuan untuk mencegah transaksi semacam itu.

Pengungkapan ini terungkap minggu lalu setelah laporan menunjukkan bahwa Huawei menghindari pembatasan perdagangan AS dengan bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga, seperti desainer chip Sophgo yang berbasis di Tiongkok dan perusahaan peralatan penambangan cryptocurrency Bitmain.

Meskipun kedua perusahaan membantah tuduhan tersebut, catatan pendaftaran perusahaan menunjukkan bahwa Micree Zhan—yang ikut mendirikan Sophgo—juga terlibat dalam pendirian Bitmain.

Setelah sanksi AS diberlakukan, Tiongkok mendorong kemandirian dalam industri semikonduktornya. Sebagai bagian dari upaya ini, bulan lalu Huawei mulai menguji chip Ascend 910C sebagai pesaing potensial untuk Nvidia H100.

Namun, penggunaan chip TSMC oleh Huawei baru-baru ini, meskipun ada larangan perdagangan, telah memicu kembali perdebatan tentang narasi kemandirian teknologi Tiongkok dan menimbulkan kekhawatiran tentang penegakan pembatasan perdagangan global.

Menurut laporan Bloomberg, ketergantungan Huawei pada output chip TSMC mungkin mencerminkan perjuangan Tiongkok yang sedang berlangsung untuk memproduksi chip canggih dalam  jumlah yang cukup dan semakin mengurangi kemampuan raksasa Asia tersebut untuk memproduksi chip kelas atas di dalam negeri.

‘Taktik pintu belakang’

Menurut Tony Loughran, seorang analis risiko dan direktur di Zero Risk International, penggunaan pemasok pihak ketiga untuk menghindari sanksi—umumnya dikenal sebagai "backdooring" - bukanlah taktik baru.

"Backdooring, atau sumber pihak ketiga, adalah metode yang telah digunakan di berbagai negara selama bertahun-tahun," kata Loughran kepada TRT World.

Ia menggambarkan konsep tersebut dengan contoh sejarah: "Selama kedua perang Irak, meskipun ada larangan ekspor minyak, negara-negara berhasil membeli dan menjual minyak di pasar gelap. Di mana ada permintaan tinggi, sering kali ada jalur yang menguntungkan dan seseorang yang bersedia menciptakan solusi alternatif."

Pola serupa tampaknya sedang terjadi dengan Huawei.

Prosesor Ascend 910B kemungkinan besar diproduksi menggunakan teknologi 7-nanometer canggih milik TSMC, dan Bloomberg melaporkan bahwa setidaknya salah satu chip ini ditemukan dalam pembongkaran produk AI terbaru Huawei.

Mengingat Huawei masuk daftar hitam pada Agustus 2020, perusahaan ini sebagian besar mengandalkan produsen domestik seperti Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) untuk produksi chip.

Namun, hasil yang buruk dilaporkan untuk chip AI yang diproduksi oleh SMIC—hanya 20 persen dari output mereka berfungsi sebagaimana mestinya—menyoroti keterbatasan industri semikonduktor Tiongkok dan mungkin memaksa Huawei untuk mencari chip di tempat lain.

Bagaimana cara kerjanya

Proses memperoleh teknologi yang dibatasi melalui saluran tidak langsung sering kali melibatkan bisnis pihak ketiga yang secara resmi mengklaim melayani pelanggan yang sah, sambil diam-diam mengalihkan sumber daya ke entitas yang dikenai embargo.

“Ini biasanya melibatkan bisnis pihak ketiga yang mengklaim melayani klien yang sah, sementara secara bertahap mengalihkan sejumlah uang ke negara-negara yang diembargo," jelas spesialis risiko Tony Loughran.

Dalam kasus Huawei, chip tersebut mungkin telah dialihkan melalui beberapa pemasok sebelum sampai ke tangan Huawei. Rantai pasokan yang rumit ini memungkinkan penghindaran pembatasan tanpa secara langsung melibatkan produsen yang terlibat.

Loughran memperingatkan risiko yang terkait dengan praktik semacam itu: “Kekhawatiran utama adalah bahwa jika chip semikonduktor dapat melewati pembatasan dengan mudah, harus ada kewaspadaan yang lebih besar terhadap produk sensitif di area berisiko tinggi, seperti senjata canggih dan sistem pertahanan.”

Sebagai perbandingan, Loughran menyamakannya dengan kasus yang melibatkan serangan pager Israel.

“Skenario ini mirip dengan kasus baru-baru ini di mana pager Taiwan dijual ke kontraktor pihak ketiga, yang kemudian memodifikasinya untuk menargetkan Hizbullah.”

Perbandingannya menunjukkan potensi konsekuensi dari rantai pasokan teknologi yang kurang diatur.

Perjuangan untuk kemandirian?

Ambisi kemandirian Tiongkok telah menjadi landasan kebijakan teknologinya, dengan Presiden Xi Jinping menekankan perlunya kemandirian teknologi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Barat.

Namun, ketergantungan Huawei pada TSMC untuk prosesor AI terbarunya menunjukkan bahwa ambisi ini masih jauh dari kenyataan.

Laporan tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi Huawei dalam memproduksi chipnya sendiri dalam skala yang layak secara komersial.

Setelah pemerintahan Biden memperkenalkan kontrol ekspor yang ketat, TSMC dan pemasok lainnya dilarang menjual produk atau layanan kepada Huawei tanpa lisensi ekspor dari Departemen Perdagangan AS, karena operasi mereka sangat bergantung pada teknologi Amerika.

Sebagai tanggapan, Huawei terpaksa melokalisasi produksi untuk hampir semua komponennya—proses yang mahal, berpotensi mencapai ratusan juta atau bahkan miliaran dolar, dan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk diselesaikan.

Hasil terbatas dari chip 7nm SMIC menggambarkan kesulitan dalam mencapai tingkat kontrol kualitas yang diperlukan untuk bersaing dengan TSMC.

Langkah ke depan

Saat perdebatan tentang akses Huawei ke semikonduktor canggih berlanjut, Loughran menyarankan langkah-langkah proaktif yang dapat diambil oleh pemerintah dan perusahaan teknologi untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

"Perusahaan teknologi harus melibatkan auditor independen untuk memverifikasi integritas rantai pasokan mereka, terutama di area yang dikenai sanksi atau membutuhkan kepatuhan keamanan yang lebih tinggi," katanya.

Langkah ini dapat membantu menjaga transparansi dan mencegah transaksi backdoor seperti yang tampaknya terjadi dalam kasus Huawei-TSMC.

Selain itu, Loughran menyebutkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengatur aktivitas semacam itu, menekankan pentingnya kerja sama internasional.

"Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan potensi sanksi juga harus diperiksa untuk memvalidasi sikap AS saat ini," katanya.

Pendekatan semacam itu dapat membantu menciptakan kerangka kerja global untuk memantau dan menegakkan sanksi, mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa depan.

SUMBER: TRT WORLD DAN AGENSI