Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia, dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 12–31 Maret 2026 melibatkan 1.066 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan angka penolakan sangat dominan. “Angka 83 persen itu menyatakan tidak setuju Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran apa pun alasannya,” ujarnya dikutip dari Youtube SMRC TV, Kamis (2/4/2026).
Rinciannya, 60,1 persen responden menyatakan tidak setuju, sedangkan 23 persen sangat tidak setuju. Dukungan terhadap serangan militer sangat kecil, hanya 4,9 persen. Sebanyak 7,4 persen memilih netral, dan sekitar 4,5 persen tidak memberikan jawaban.
Publik enggan membela AS dan Israel
Selain menolak serangan, mayoritas responden juga enggan membela posisi AS dan Israel. Sebanyak 68,8 persen menyatakan tidak ingin atau sangat tidak ingin meyakinkan orang lain bahwa AS-Israel berada di pihak yang benar. Hanya 13,7 persen yang bersedia melakukan hal tersebut.
Temuan serupa muncul terkait kesediaan menjadi relawan kesehatan untuk membantu tentara AS-Israel. Mayoritas menolak, dengan persentase dukungan hanya sekitar 12–13 persen. Burhanuddin menilai hal ini menunjukkan legitimasi publik terhadap aksi militer sangat rendah.
Latar belakang konflik dan dampaknya
Konflik AS-Israel dengan Iran meningkat sejak 28 Februari 2026, ketika serangan gabungan menewaskan sejumlah tokoh penting, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Teluk.
Dampak konflik terasa secara global. Iran menutup Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak dunia, sehingga harga energi melonjak. Serangan balasan juga menimbulkan korban di pihak AS, dengan sedikitnya 13 tentara tewas dan lebih dari 300 lainnya luka-luka.
Hasil survei ini menggambarkan posisi publik Indonesia terhadap konflik yang berkembang di Timur Tengah, menegaskan mayoritas masyarakat menolak keterlibatan langsung maupun dukungan terhadap aksi militer AS dan Israel.
