Türkiye mengecam keras kekejaman yang dilakukan oleh pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) Sudan terhadap warga sipil.

"Kami mengecam keras kekejaman yang dilakukan RSF terhadap warga sipil dan menyerukan akses darurat bantuan kemanusiaan ke wilayah terkait," ujar utusan Türkiye untuk PBB, Ahmet Yildiz, dalam rapat Dewan Keamanan PBB mengenai Sudan pada hari Senin.

Yildiz mengatakan Sudan telah menjadi 'krisis pengungsian terbesar' di dunia dan bahwa Ankara 'sangat sedih' atas perkembangan terbaru di Al Fasher dan wilayah Kordofan.

Ia juga mengecam serangan RSF pada 13 Desember terhadap pangkalan logistik Pasukan Keamanan Sementara PBB untuk Abyei di Kadugli, Kordofan Selatan, yang menewaskan enam penjaga perdamaian Bangladesh dan melukai delapan lainnya.

"Türkiye mendefinisikan persatuan, integritas teritorial, kedaulatan, dan kemerdekaan Sudan sebagai salah satu prinsip dasar pendekatan kami yang berprinsip terhadap kawasan tersebut dan Afrika secara keseluruhan," tambahnya.

"Hanya melalui legitimasi dan dialog solusi yang berkelanjutan untuk konflik ini dapat ditemukan," kata Yildiz, mendukung inisiatif regional dan internasional untuk mengakhiri pertempuran.

"Upaya komunitas internasional harus berubah menjadi proses perdamaian yang inklusif yang memungkinkan gencatan senjata permanen diikuti oleh proses politik komprehensif dan akuntabilitas," tambahnya.

TerkaitTRT Indonesia - Badan PBB menyatakan lebih dari 1.600 warga sipil melarikan diri dari Kordofan, Sudan, dalam satu hari

Türkiye terus terlibat dengan Sudan

Menyoroti keterlibatan berkelanjutan Türkiye dengan Sudan, ia mengatakan kapal-kapal bantuan Turki telah mengirimkan hampir 10.000 ton bantuan, sementara persediaan medis telah dikirim untuk memerangi kolera, dan 30.000 tenda sedang dalam perjalanan.

"Rakyat Sudan harus dibebaskan dari cengkeraman kekerasan dan kematian," tambah Yildiz.

RSF telah berperang dengan tentara Sudan sejak April 2023.

Pada 26 Oktober tahun ini, pasukan RSF menguasai Al Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara, setelah pengepungan selama 500 hari, yang memicu pembunuhan massal, pengungsian, dan membuat warga sipil terjebak dengan akses makanan yang sangat terbatas.