Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto tercatat menurun menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Penurunan ini terjadi setelah sebelumnya berada di level 81,2 persen pada November 2025, lalu turun ke 66,4 persen pada survei akhir Februari hingga awal Maret.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menyebut persepsi terhadap kondisi ekonomi menjadi faktor utama di balik merosotnya penilaian publik. “Persepsi publik terhadap memburuknya kondisi ekonomi nasional menjadi faktor utama turunnya kepuasan terhadap kinerja presiden,” ujarnya dalam konferensi pers daring.
Hampir separuh responden, yakni 49,4 persen, menilai kondisi ekonomi saat ini “buruk” atau “sangat buruk”, sementara hanya 15,7 persen yang menganggap ekonomi dalam kondisi baik—turun tajam dari 40 persen pada November lalu. Temuan ini memperkuat pandangan sejumlah ekonom bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercatat secara makro belum sepenuhnya dirasakan di tingkat individu.
Selain ekonomi, persepsi terhadap situasi politik dan penegakan hukum juga turut menekan tingkat popularitas presiden. Sebanyak 42,8 persen responden menilai penanganan situasi politik “buruk” atau “sangat buruk”, meningkat signifikan dari 23 persen pada November.
Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja politik merosot menjadi 13,5 persen dari sebelumnya 35,8%. Untuk aspek penegakan hukum, 37,6 persen responden memberikan penilaian negatif.
Survei ini melibatkan 749 responden yang diwawancarai pada 5–19 Juli, dengan margin of error sekitar 3,7 persen.
Prabowo, yang mulai menjabat pada Oktober 2024 setelah menang telak dalam pemilu, sebelumnya berjanji mempercepat pertumbuhan ekonomi dari 5 menjadi 8 persen serta memberantas korupsi.
Namun, pemerintahannya tahun ini menghadapi tekanan dari pelemahan nilai tukar, kinerja pasar saham yang kurang menggembirakan, hingga kekhawatiran terkait pembengkakan belanja negara dan independensi bank sentral.
Program makan gratis yang menjadi andalan sejak diluncurkan pada Januari 2025 juga menghadapi berbagai kendala dan telah mengalami pemangkasan anggaran dua kali. Meski demikian, defisit anggaran Indonesia tetap diperkirakan melebar hingga 2,85 persen dari produk domestik bruto pada tahun ini.
