Tiongkok dan India mengumumkan pada Senin malam bahwa mereka telah sepakat untuk melanjutkan rute penerbangan langsung setelah lima tahun terhenti dan mengembalikan pertukaran jurnalis, yang telah dihentikan sejak pertengahan 2023. Langkah ini menandai terobosan diplomatik antara dua negara tetangga Asia yang sebelumnya bersitegang tersebut.

Kedua pihak juga sepakat untuk melanjutkan kerja sama terkait sungai lintas negara di tengah kekhawatiran India atas persetujuan Tiongkok terhadap pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air di bagian hilir Sungai Yarlung Tsangpo di Tibet.

Pengumuman ini muncul setelah kunjungan Sekretaris Luar Negeri India, Vikram Misri, ke Beijing pada 26-27 Januari, di mana ia mengadakan pembicaraan dengan pejabat tinggi Tiongkok, termasuk Menteri Luar Negeri Wang Yi, Wakil Menteri Luar Negeri Sun Weidong, dan Liu Jianchao, kepala Departemen Internasional Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok (CCP).

Para analis melihat diskusi ini sebagai langkah penting menuju normalisasi hubungan antara dua negara dengan populasi terbesar di dunia tersebut, setelah bertahun-tahun ketegangan yang memuncak akibat bentrokan militer mematikan di perbatasan Himalaya pada musim panas tahun 2020.

Bentrokan tersebut terjadi selama masa jabatan sebelumnya, Misri sebagai duta besar India untuk Beijing, dari Januari 2019 hingga Desember 2021. “Kunjungan Sekretaris Luar Negeri Misri menandai langkah maju yang penting untuk membangun hubungan bilateral yang stabil secara terstruktur antara Tiongkok dan India,” kata Mike Liu, wakil presiden Center for China and Globalization (CCG), sebuah lembaga think-tank yang berbasis di Beijing, kepada TRT World.

“Pengalaman sebelumnya sebagai duta besar India untuk Tiongkok memastikan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan utama di Beijing, yang sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung bagi keterlibatan di masa depan,” tambah Liu.

Diskusi Misri di Beijing merupakan upaya lanjutan untuk menstabilkan hubungan bilateral setelah pertemuan antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di kota Kazan, Rusia, di sela-sela KTT BRICS pada Oktober tahun lalu, serta kunjungan Penasihat Keamanan Nasional India Ajit Doval ke Tiongkok pada Desember 2024.

“Kunjungan Misri merupakan kelanjutan dari pertemuan tingkat tinggi yang intensif setelah KTT Kazan,” kata Swaran Singh, Profesor Hubungan Internasional di Universitas Jawaharlal Nehru di Delhi, kepada TRT World, menyoroti pentingnya dialog yang berkelanjutan.

“Momentum ini mencerminkan komitmen bersama untuk menyelesaikan isu-isu utama, dengan India memprioritaskan masalah perbatasan sementara Tiongkok menekankan hubungan ekonomi dan antar masyarakat,” jelas Singh.

Sementara itu, Liu juga menyoroti pentingnya Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengadakan pembicaraan dengan Misri di Beijing, menggambarkannya sebagai “sangat positif bagi hubungan bilateral.”

Setelah pertemuan tersebut, Wang menyatakan bahwa India dan Tiongkok “harus menghindari kecurigaan, keterasingan, dan kelelahan satu sama lain,” menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang diterjemahkan oleh media yang berafiliasi dengan negara itu, CGTN.

“Pernyataan yang tegas dan jelas dari kedua belah pihak tentang masalah mendasar mereka ini menandai langkah penting dalam mengenali tantangan mereka,” ujar Singh. “Hal Ini juga seharusnya membantu mereka mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut melalui serangkaian langkah membangun kepercayaan baru, mengingat pendekatan ini telah berhasil dalam beberapa dekade terakhir,” tambahnya.

Hasil nyata

Salah satu hasil nyata dari pertemuan Misri dengan Weidong, di bawah mekanisme "Menteri Luar Negeri-Wakil Menteri Luar Negeri", adalah kesepakatan prinsip untuk melanjutkan kembali rute penerbangan langsung antara kedua negara.

“Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan penerbangan langsung antara dari Daratan Tiongkok dan India ... serta mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi pertukaran personel dan pengiriman jurnalis antara kedua negara,” kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Kementerian Luar Negeri India juga menggemakan hal ini, menyatakan, “Kedua belah pihak sepakat untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk lebih mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran antar masyarakat, termasuk interaksi media dan lembaga pemikir. Mereka juga sepakat secara prinsip untuk melanjutkan layanan udara langsung antara kedua negara.”

Konektivitas udara antara Tiongkok dan India dihentikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 dan semakin tertunda di tengah hubungan diplomatik yang tegang.

Liu menekankan implikasi yang lebih luas dari perkembangan ini, dengan menyatakan, “Dilanjutkannya penerbangan langsung akan memungkinkan lebih banyak pertukaran antar masyarakat, yang dapat meningkatkan saling pengertian antara kedua negara. Ini akan membawa perubahan substansial pada keadaan saat ini.”

Singh menggemakan sentimen ini tetapi memperingatkan bahwa meskipun keputusan ini menjanjikan, pelaksanaan langkah-langkah ini mungkin memerlukan waktu.

“Kedua belah pihak telah membuat kemajuan signifikan, tetapi menjadikan pemahaman luas ini ke dalam tindakan konkret akan membutuhkan negosiasi lebih lanjut dan penyesuaian yang prosedural,” katanya.

Tak kalah pentingnya adalah kesepakatan untuk memulihkan pertukaran jurnalis. Akreditasi pers untuk jurnalis dari kedua negara telah ditangguhkan sejak 2023 di tengah memburuknya hubungan diplomatik.

Keputusan untuk memulihkan pertukaran jurnalis diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan media, meningkatkan transparansi, dan berkontribusi pada persepsi publik yang lebih baik pada kedua belah pihak, menurut analis di kedua negara.

Di luar langkah-langkah langsung ini, diskusi juga membahas isu-isu strategis yang lebih luas, termasuk kerja sama di forum multilateral dan dinamika geopolitik yang berkembang pesat.

Singh menunjukkan bahwa sementara India tetap fokus pada penyelesaian sengketa perbatasan, Tiongkok telah menganjurkan pendekatan holistik yang tidak membiarkan satu isu pun menentukan seluruh hubungan.

“Tiongkok secara konsisten menekankan perlunya menyeimbangkan kerja sama ekonomi dan strategis dengan penyelesaian sengketa. Sementara itu, prioritas India meliputi de-eskalasi di sepanjang Garis Kontrol Aktual (LAC), dimulainya kembali Kailash Mansarovar Yatra di Tibet (dianggap sebagai ziarah suci oleh umat Hindu dan Buddha), dan pemulihan pembagian data hidrologi di sungai antar batas negara,” tegas Singh.

Bendungan yang mengkhawatirkan

Setelah pertemuan Xi-Modi di Kazan dan hubungan bilateral kedua negara mulai stabil, persetujuan Tiongkok atas bendungan pembangkit listrik tenaga air di Tibet di sungai Yarlung Tsangpo dalam beberapa minggu terakhir telah menimbulkan kekhawatiran di India.

Sungai Yarlung Tsangpo mengalir ke India sebagai Brahmaputra, yang kemudian memasuki Bangladesh sebagai Jamuna sebelum menyatu dengan Padma dan bermuara di Teluk Benggala.

Walaupun pejabat Tiongkok meyakinkan bahwa proyek tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap lingkungan atau pasokan air hilir, baik India maupun Bangladesh telah menyatakan kekhawatiran.

India telah meminta transparansi dan konsultasi dari Tiongkok, dengan menekankan pentingnya melindungi kepentingan negara-negara hilir.

Masalah ini juga dibahas selama pembicaraan Misri dengan pejabat Tiongkok, dengan Beijing berusaha meyakinkan New Delhi.

"Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama di sungai lintas batas dan untuk tetap menjaga komunikasi mengenai penyelenggaraan awal putaran baru pertemuan mekanisme tingkat ahli di sungai lintas batas tersebut," Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan dalam pernyataan resminya.

“Mereka juga sepakat untuk mengadakan pertemuan awal mengenai Mekanisme Tingkat Pakar India-Tiongkok untuk membahas dimulainya kembali penyediaan data hidrologi dan kerja sama lainnya yang berkaitan dengan sungai lintas negara,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri India.

Faktor Trump

Putaran terakhir keterlibatan diplomatik Tiongkok-India bertepatan dengan panggilan telepon pertama Presiden AS Donald Trump kepada Perdana Menteri India Narendra Modi pada hari Senin, sejak memulai masa jabatan keduanya.

Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan pembicaraan antara para pemimpin dua negara demokrasi terbesar di dunia sebagai "produktif," dengan mencatat bahwa mereka "membahas perluasan dan pendalaman kerja sama" di berbagai bidang, termasuk keamanan regional di Indo-Pasifik, Timur Tengah, dan Eropa.

"Presiden menekankan pentingnya India dalam meningkatkan pengadaan peralatan keamanan buatan Amerika dan bergerak menuju hubungan perdagangan bilateral yang lebih adil," kata pernyataan Gedung Putih.

Mengenai perubahan lanskap dan struktur global, khususnya dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, Liu mencatat bahwa baik Tiongkok maupun India akan tertarik untuk bertukar perspektif tentang perubahan kebijakan AS.

"Saya tidak berharap semua hambatan yang ada antara Tiongkok dan India akan langsung hilang, tetapi kedua belah pihak akan mengupayakan hubungan yang stabil melalui dialog berkelanjutan. Kembalinya Trump menandai perubahan dalam politik global, dan kedua nefara Tiongkok maupun India akan menavigasi perubahan ini secara hati-hati," kata Liu.

Singh menambahkan bahwa masa jabatan kedua Trump dapat mengurangi keterlibatan global AS, sehingga menciptakan ruang bagi negara-negara ekonomi berkembang seperti India dan Tiongkok untuk memainkan peran yang lebih besar dalam tata kelola global.

"Dengan AS yang kemungkinan lebih berfokus pada prioritas domestik, Tiongkok dan India dapat menemukan lebih banyak peluang untuk bekerja sama di forum internasional," sarannya.

SUMBER: TRT WORLD