Pemerintah percepat pembersihan kayu banjir di Sumatera

Pemerintah Indonesia mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera dengan fokus pada pembersihan tumpukan kayu hanyut dan material lumpur. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan percepatan menjadi prioritas, terutama di wilayah Padang, Sumatera Barat; Aceh Tamiang dan Aceh Utara di Provinsi Aceh; serta Tapanuli Selatan di Sumatera Utara. Evaluasi lapangan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan berjalan lebih cepat dan efektif.

Di kawasan pesisir Padang, pembersihan telah dimulai dengan mengerahkan delapan unit alat berat yang didukung keterlibatan warga setempat. Proses tersebut ditargetkan rampung dalam waktu empat hingga lima hari.

Sementara di Aceh Tamiang, upaya difokuskan di sekitar Pesantren Darul Mukhlisin. Delapan ekskavator disiapkan untuk menangani tumpukan kayu yang, berdasarkan pemantauan drone, menutupi area sekitar dua hektare dengan ketinggian mencapai empat meter dan volume diperkirakan sekitar 80.000 meter kubik. Proses pembersihan di lokasi ini diproyeksikan berlangsung selama tujuh hari.

Marzuki juga mendorong pemanfaatan kayu hasil pembersihan untuk kebutuhan darurat, termasuk pembangunan hunian sementara bagi korban banjir. Terkait potensi risiko kayu yang masih tertahan di wilayah hulu, langkah pencegahan tengah disiapkan.
“Saya telah meminta instansi terkait menurunkan drone untuk memetakan lokasi dan akses, sementara kayu akan dipotong agar tidak kembali terbawa arus saat hujan,” ujarnya.

Pemanfaatan kayu

Kementerian Kehutanan memberikan izin pemanfaatan kayu hanyut bagi warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mendukung rehabilitasi pasca bencana. 

“Kami menegaskan bahwa pemanfaatan kayu hanyut hanya diperuntukkan bagi penanganan darurat bencana, rehabilitasi, dan pemulihan. Ini langkah kemanusiaan agar masyarakat dapat bangkit,” katanya pada Senin.

Untuk mencegah penyalahgunaan, pemerintah menerapkan pendekatan trust but verify. Seluruh aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu komersial di tiga provinsi tersebut dihentikan sementara.

Di lapangan, percepatan pembersihan juga dilakukan oleh unit teknis Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, Kementerian PUPR, serta mitra lainnya. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Subhan, menyatakan bahwa pembukaan akses dan pemulihan fasilitas publik menjadi fokus utama.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di lapangan, memastikan penanganan dampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara berjalan cepat, transparan, dan berpihak pada pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.