Filipina mengajukan protes diplomatik pada hari Kamis terhadap rencana China untuk mendirikan cagar alam nasional di Scarborough Shoal yang disengketakan, menuntut agar Beijing segera membatalkan langkah tersebut yang digambarkan Manila sebagai “tidak sah dan melanggar hukum.”
Dewan Negara China pada hari Rabu mengumumkan persetujuan untuk pembentukan cagar alam tersebut, dengan rincian area dan ukuran yang akan diumumkan kemudian oleh Administrasi Kehutanan dan Padang Rumput Nasional. Pemberitahuan dari Beijing menyatakan bahwa “pembentukan Cagar Alam Nasional Pulau Huangyan adalah jaminan penting untuk menjaga keragaman, stabilitas, dan keberlanjutan ekosistem alami.”
Scarborough Shoal, yang juga dikenal di China sebagai Huangyan Dao, adalah salah satu dari banyak wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan, yang diklaim oleh China dan beberapa negara tetangganya, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.
Menanggapi protes Manila, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, pada hari Kamis menegaskan kembali klaim Beijing atas shoal tersebut, dengan alasan bahwa pendirian cagar alam adalah bagian dari hak kedaulatan China dan bertujuan untuk melindungi lingkungan.
Ia menekankan bahwa Scarborough “tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Filipina sebagaimana didefinisikan oleh perjanjian internasional” dan menolak keberatan Manila sebagai “tidak berdasar,” serta mendesak Filipina untuk menghentikan “provokasi” dan “menyebarkan informasi yang salah.”
Namun, Departemen Luar Negeri Filipina menyatakan bahwa rencana China tersebut jelas melanggar hak dan kepentingan Filipina berdasarkan hukum internasional.
“Filipina mendesak China untuk menghormati kedaulatan dan yurisdiksi Filipina atas Bajo de Masinloc, menahan diri untuk tidak melaksanakan dan segera mencabut keputusan Dewan Negara tersebut, serta mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional,” demikian pernyataan mereka.
Manila telah berulang kali memperingatkan bahwa setiap aktivitas konstruksi China di Scarborough Shoal—yang diklaim oleh Beijing, Manila, dan Taipei—akan menjadi garis merah.
AS menegaskan kembali kewajiban pertahanan
Duta Besar Filipina untuk Washington, Jose Romualdez, yang dikenal sebagai kritikus vokal terhadap tindakan China yang semakin agresif di Laut China Selatan, mengatakan bahwa meskipun Beijing menggambarkan rencananya sebagai upaya perlindungan lingkungan, “jelas ini adalah langkah lain dari China untuk membenarkan klaim garis 10-dash mereka,” merujuk pada klaim China di perairan strategis tersebut yang ditandai dengan garis putus-putus di peta mereka.
Scarborough Shoal telah menjadi lokasi bentrokan yang sering terjadi antara kapal China dan Filipina dalam beberapa tahun terakhir, karena kedua belah pihak berusaha menegakkan klaim mereka atas wilayah tersebut.
Sebuah kapal angkatan laut China secara tidak sengaja bertabrakan dengan kapal penjaga pantai China bulan lalu saat mencoba menghalangi kapal penjaga pantai Filipina di dekat Scarborough Shoal.
Amerika Serikat tidak memiliki klaim di perairan yang disengketakan tetapi telah berulang kali memperingatkan bahwa mereka berkewajiban untuk membela Filipina, sekutu perjanjian lama, jika pasukan, kapal, atau pesawat Filipina diserang secara bersenjata, termasuk di Laut China Selatan.
