Korea Selatan menyerukan tindakan internasional yang cepat untuk menangani program nuklir Korea Utara, menyebutnya sebagai ancaman paling mendesak terhadap sistem nonproliferasian global, lapor Yonhap News Agency pada Selasa (28/4).
Wakil Menteri Luar Negeri Jeong Yeon-doo menyampaikan pernyataan itu pada sebuah konferensi tentang Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir di New York, menekankan bahwa Pyongyang tetap menjadi tantangan yang unik setelah menarik diri dari perjanjian tersebut dan melanjutkan pengembangan senjata nuklirnya.
"DPRK adalah satu-satunya kasus yang telah diuntungkan dari rezim NPT, mengumumkan pengunduran dirinya, dan secara terbuka melanjutkan pengembangan senjata nuklir, sehingga tetap menjadi tantangan paling mendesak bagi rezim nonproliferasi," kata Jeong.
Ia mendesak komunitas internasional untuk menyampaikan pesan terpadu bahwa masa depan keamanan dan ekonomi Korea Utara bergantung pada kembalinya negara itu ke kerangka perjanjian.
Jeong juga menyerukan Rusia untuk menghentikan kerja sama militer dengan Pyongyang, memperingatkan bahwa hubungan semacam itu merusak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan rezim nonproliferasi secara lebih luas.
NPT, yang berlaku sejak 1970, adalah perjanjian global yang menjadi landasan yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir dan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai, dengan konferensi peninjauan yang diadakan setiap lima tahun untuk menilai kepatuhan.
