Pemerintah perketat penindakan pembalakan liar usai bencana di Sumatera

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat konferensi pers rencana pemulihan dan strategi pascabencana menjelang akhir tahun, yang digelar di Pos Komando Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12).

Prasetyo mengatakan, Kementerian Kehutanan saat ini tengah mengaudit sekitar 24 perusahaan pemegang izin pengelolaan kawasan hutan. Audit tersebut mencakup perusahaan dengan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di sejumlah wilayah.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan hutan berjalan sesuai aturan. Pemerintah juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan dan merusak lingkungan.

“Kami tidak ingin tinggal diam. Saat ini sedang dilakukan peninjauan dan audit terhadap sekitar 24 perusahaan pemegang izin HPH dan HTI untuk memastikan tidak ada aktivitas yang seharusnya tidak dilakukan,” ujar Prasetyo.

Selain perusahaan, pemerintah juga menyoroti praktik pembalakan liar yang dilakukan secara perorangan. Menurut Prasetyo, penanganan masalah ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat.

“Kami juga harus menangani kasus yang melibatkan individu. Ini membutuhkan edukasi dan upaya lintas sektor,” katanya.

Pengetatan pengawasan ini dilakukan setelah banjir bandang dan longsor melanda berbagai daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur di sejumlah kabupaten dan kota.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga 29 Desember 2025, jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera mencapai 1.140 orang. Sementara itu, 163 warga masih dinyatakan hilang dan proses pencarian terus dilakukan.