Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Penutupan dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan terhadap standar keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan kepatuhan terhadap sertifikasi higiene dan sanitasi merupakan persyaratan wajib bagi seluruh dapur yang menyediakan makanan dalam program tersebut.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono.
BGN sebelumnya mencatat 27.485 dapur, kemudian melakukan penyisiran sehingga jumlah penetapan sementara menjadi 27.022 dapur. Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan hingga 7 September pukul 17.00 WIB, sebanyak 1.999 dapur diketahui belum mendaftarkan SLHS ke dinas kesehatan setempat.
Risiko keracunan MBG
Sudaryono menegaskan, dapur tersebut bukan gagal memenuhi persyaratan setelah mengajukan sertifikasi, melainkan belum melakukan pendaftaran sama sekali.
“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” katanya.
Dari jumlah tersebut, 351 dapur berada di Wilayah 1, 1.417 di Wilayah 2, dan 231 di Wilayah tiga. BGN akan melakukan investigasi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” tegas Sudaryono.
Keputusan tersebut diambil untuk memastikan kualitas makanan, keamanan gizi, serta keselamatan penerima manfaat MBG. Program yang diluncurkan pada Januari 2025 itu sebelumnya menghadapi sejumlah persoalan, termasuk laporan keracunan makanan.
Menurut laporan Reuters lebih dari 2.000 siswa dan guru di sejumlah provinsi jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan MBG pada pekan sebelumnya. Hingga 1 September, anggota parlemen Charles Honoris menyebut sedikitnya 50.000 orang telah terdampak kasus keracunan yang dikaitkan dengan program tersebut, berdasarkan data dinas kesehatan.
Badan terkait sebelumnya menyatakan sejumlah kasus tersebut terutama berkaitan dengan penyimpanan makanan yang tidak tepat serta keterlambatan distribusi.
