Pemerintah Indonesia berencana meninjau kembali kebijakan bebas visa bagi warga negara Asia Tenggara setelah serangkaian pengungkapan kasus judi online dan penipuan yang melibatkan warga asing.
Kepala Imigrasi Indonesia Hendarsam Marantoko mengatakan aktivitas ilegal yang dilakukan sejumlah warga negara asing menjadi perhatian serius pemerintah.
Pernyataan itu muncul setelah aparat pekan lalu menangkap lebih dari 500 orang dalam dua penggerebekan terpisah di Jakarta dan Batam, Kepulauan Riau.
Operasi pertama menyasar jaringan judi online di ibu kota, sementara penggerebekan lainnya membongkar sindikat penipuan daring di Batam.
Mereka yang ditangkap berasal dari Vietnam, Kamboja, Malaysia, Laos, Myanmar, dan China. Warga dari negara-negara Asia Tenggara tersebut diketahui mendapatkan fasilitas bebas visa selama 30 hari di Indonesia, sementara China tidak termasuk dalam skema itu.
Menurut Hendarsam, sejumlah tersangka yang terlibat dalam operasi judi online di Jakarta masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa atau visa saat kedatangan.
Ia mengatakan pemerintah kini mengevaluasi kebijakan keimigrasian terkait pemberian fasilitas bebas visa menyusul meningkatnya keterlibatan warga asing dalam aktivitas ilegal.
Dalam beberapa pekan terakhir, otoritas imigrasi juga telah melakukan lebih dari 6.700 tindakan administratif, termasuk lebih dari 2.000 deportasi dan pencabutan izin tinggal terhadap warga negara asing.
Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperketat pengawasan terhadap aktivitas warga asing, terutama terkait kejahatan siber, penipuan online, dan perjudian ilegal yang dinilai semakin marak di kawasan Asia Tenggara.
