Bayangan di lepas pantai: Energi, keamanan, dan jaringan tersembunyi Mediterania Timur

Mediterania Timur telah lama menjadi lebih dari sekadar persimpangan geografis antara benua—wilayah ini juga menjadi arena proyeksi kekuatan, persaingan energi, dan intrik geopolitik.

Dalam beberapa tahun terakhir, pulau Siprus kembali menjadi pusat perhatian dalam narasi ‘transformasi hijau’ Eropa, dipromosikan sebagai jembatan antara ambisi energi bersih Uni Eropa dan inovasi teknologi mitra-mitra regionalnya.

Namun, di balik visi keberlanjutan ini terdapat jaringan kompleks saluran keuangan dan struktur lepas pantai yang menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, pengawasan regulasi, dan batasan yang kabur antara energi dan keamanan.

Selama dekade terakhir, administrasi Siprus Yunani telah memposisikan dirinya sebagai pusat energi regional.

Program ‘Renewable Cyprus’ menarik ratusan juta euro dari dana Uni Eropa, menawarkan insentif untuk inisiatif tenaga surya, angin, dan hidrogen.

Secara resmi, transformasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan karbon dan sejalan dengan European Green Deal.

Namun, seperti yang disarankan oleh berbagai audit keuangan dan investigasi media, banyak dari ‘startup energi’ ini hanyalah entitas berbasis dokumen, terdaftar di Nicosia atau Limassol, tetapi dengan direktur dan aliran modal yang berasal dari perantara asing.

Laporan dari Pengadilan Auditor Eropa dan beberapa lembaga pengawas anti pencucian uang berulang kali memperingatkan bahwa kerangka investasi administrasi Siprus Yunani rentan terhadap penyalahgunaan.

Tumpang tindih antara pembiayaan hijau yang sah dan kepemilikan lepas pantai yang tidak transparan menciptakan apa yang oleh para peneliti disebut sebagai “zona abu-abu regulasi,” di mana inovasi energi dan modal spekulatif sering kali sulit dibedakan.

Komite Ahli Dewan Eropa untuk Evaluasi Langkah-Langkah Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (MONEYVAL) juga menyoroti kerentanan ini.

Penilaian terbarunya mencatat bahwa administrasi Siprus Yunani telah “meningkatkan kerangka kerjanya” melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam perbankan koresponden, tetapi kebutuhan akan penekanan seperti itu menunjukkan betapa mendalamnya kekurangan struktural ini tertanam dalam sistem keuangan pulau tersebut.

Sebagai contoh, EPPO telah meluncurkan investigasi terhadap proyek terminal LNG Vasiliko, yang sebagian dibiayai melalui dana Uni Eropa, termasuk tuduhan penipuan pengadaan dan penyalahgunaan dana.

EPPO juga menuduh bahwa, meskipun didanai oleh Connecting Europe Facility, proyek tersebut tertinggal jauh dari jadwal penyelesaian aslinya.

Pola ini bukanlah hal baru, tetapi kini beririsan dengan agenda energi hijau Eropa dengan cara yang memperbesar risiko keuangan dan politik.

Bayangan lepas pantai dan titik buta Eropa

Yang membuat kasus Siprus sangat signifikan bukan hanya ketidakjelasan finansial, tetapi juga konvergensi teknologi sipil dan keamanan.

Beberapa proyek energi terbarukan yang didanai Uni Eropa di pulau ini, awalnya dirancang untuk pengembangan jaringan pintar dan optimasi energi, dilaporkan mengintegrasikan sistem data dan sensor dengan potensi penggunaan ganda.

Tinjauan intelijen sumber terbuka (OSINT) dan pengarahan parlemen Eropa telah menyoroti bahwa komponen dari sistem ini disuplai melalui kemitraan dengan perusahaan teknologi yang juga aktif di sektor pertahanan dan cyber-monitoring.

Konvergensi ini mencerminkan tren regional yang lebih luas: infrastruktur energi semakin berfungsi ganda sebagai alat kontrol informasi.

Di seluruh Mediterania Timur, perbedaan antara jaringan energi dan intelijen menjadi kabur, dengan telekomunikasi, sistem pengawasan, dan logistik energi berbagi tulang punggung digital yang sama.

Bagi pembuat kebijakan di Brussel, hal ini menimbulkan dilema yang tidak nyaman tentang bagaimana mempertahankan dorongan investasi hijau Uni Eropa tanpa secara tidak langsung mendukung ekosistem teknologi yang tidak transparan dan beroperasi di luar pengawasan demokratis.

Ekosistem keuangan Siprus Yunani, yang telah lama terbiasa dengan perbankan lepas pantai, menyediakan lahan subur untuk operasi hibrida semacam itu.

Perusahaan yang terdaftar sebagai “konsultan energi terbarukan” atau “penyedia logistik hijau” dapat menyalurkan dana dari berbagai yurisdiksi, termasuk kendaraan investasi yang berkantor pusat di Tel Aviv, Zurich, atau Luksemburg.

Hal ini tidak serta-merta menyiratkan niat ilegal; melainkan, ini menyoroti bagaimana fragmentasi regulasi keuangan Eropa memungkinkan struktur kepemilikan berlapis-lapis berkembang dengan pengungkapan minimal.

Menurut tinjauan transparansi Parlemen Eropa tahun 2023, lebih dari 40 persen perusahaan yang berbasis di Siprus yang menerima pendanaan energi terbarukan lintas batas mengungkapkan informasi kepemilikan manfaat yang tidak lengkap.

Titik buta struktural ini membuat sangat sulit untuk melacak ke mana dana publik Eropa akhirnya berakhir, atau apakah dana tersebut secara tidak sengaja memperkuat asimetri geopolitik.

Dalam konteks Mediterania Timur, asimetri semacam itu membawa konsekuensi strategis langsung. Ketika sistem keuangan dan infrastruktur teknologi beririsan, kontrol atas data, logistik, dan rantai pasokan kritis menjadi sama pentingnya dengan kontrol atas sumber daya energi itu sendiri.

Hasilnya adalah bentuk ketergantungan yang halus, kurang terlihat dibandingkan kehadiran militer, tetapi sama-sama bertahan lama.

Institusi Eropa telah mulai mengakui risiko ini. Draf Arahan Anti Pencucian Uang Komisi Eropa tahun 2024 memperkenalkan pengawasan yang lebih ketat untuk aliran investasi hijau, secara eksplisit merujuk pada kerentanan di “yurisdiksi periferal.”

Namun, implementasinya tetap lambat, dan pertimbangan politik, terutama dalam diplomasi energi, sering kali mengesampingkan upaya kepatuhan. Seperti yang dicatat oleh seorang analis kebijakan energi Eropa di Euractiv, “Uni Eropa ingin menjadi hijau, tetapi tidak dengan mengorbankan akses geopolitiknya.”

Dalam keseimbangan ini, administrasi Siprus Yunani secara efektif menjadi penjaga gerbang sekaligus penerima manfaat: perantara yang menghubungkan jalur pendanaan Eropa dengan mitra energi dan teknologi regional. Ketidakjelasan pengaturan lepas pantai memastikan fleksibilitas tetapi juga melindungi akuntabilitas dari pengawasan publik.

Implikasi regional dan kalkulasi strategis Türkiye

Bagi Türkiye, yang berada di pusat koridor energi Timur–Barat, perkembangan ini memiliki implikasi nyata.

Proliferasi jaringan energi yang tidak diatur atau hibrida di Mediterania Timur mempersulit upaya Ankara untuk membangun kemitraan energi yang transparan dan saling menguntungkan.

Hal ini juga menantang stabilitas regional yang lebih luas dengan menciptakan arsitektur yang terfragmentasi di mana perantara swasta, daripada negara, sering kali menetapkan agenda operasional.

Dari sudut pandang keamanan, difusi teknologi penggunaan ganda di bawah kedok infrastruktur terbarukan memperkenalkan lapisan baru pengawasan dan kerentanan siber di seluruh wilayah.

Penekanan Türkiye pada koridor energi yang diatur dan rute transmisi terintegrasi bertentangan dengan kerangka kerja lepas pantai yang tidak terkoordinasi yang berkembang di selatannya.

Pada akhirnya, pertanyaan ini melampaui Siprus atau Israel; ini menyentuh inti dari integritas strategis Eropa.

Bisakah Uni Eropa mempertahankan kredibilitasnya sebagai promotor energi bersih jika arteri keuangan dari transisi tersebut tetap tidak transparan? Bisakah “transformasi hijau” hidup berdampingan dengan keterikatan teknologi yang tidak terpantau yang melewati pengawasan regulasi?

Kisah jaringan energi lepas pantai Mediterania Timur bukan hanya tentang uang tersembunyi atau perusahaan yang tidak terdaftar; ini tentang bagaimana kekuasaan abad ke-21 dijalankan melalui keuangan, teknologi, dan infrastruktur.

Siprus, yang berdiri di persimpangan sistem ini, mewujudkan baik janji maupun bahaya dari ambisi hijau Eropa.

Saat Brussel berusaha untuk mendamaikan keamanan energi dengan kepemimpinan moral, transparansi di wilayah pinggirannya akan menjadi ujian utama.

Bayangan lepas pantai di pulau ini mengingatkan para pembuat kebijakan bahwa keberlanjutan tanpa akuntabilitas hanyalah bentuk lain dari ketergantungan.

Bagi Uni Eropa, jalan menuju keberlanjutan sejati tidak bergantung pada lebih banyak pendanaan tetapi pada pengawasan yang lebih jelas, karena dalam geopolitik energi yang baru, transparansi tetap menjadi disinfektan terbaik.