POLITIK
2 menit membaca
Indonesia kirim Menko Airlangga ke AS untuk finalisasi kesepakatan dagang
Indonesia mengirim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Amerika Serikat untuk merampungkan detail kesepakatan dagang bilateral yang diumumkan Juli lalu, termasuk pembahasan tarif dan akses pasar ekspor.
Indonesia kirim Menko Airlangga ke AS untuk finalisasi kesepakatan dagang
Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Indonesia, berbicara saat wawancara Reuters di Jakarta. / Reuters

Pemerintah terus melanjutkan proses finalisasi kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat dengan mengirim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Washington. Kunjungan tersebut bertujuan menuntaskan rincian teknis perjanjian yang telah diumumkan kedua negara pada Juli lalu.

Juru bicara Kementerian Koordinator Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan Airlangga saat ini tengah menuju AS untuk bertemu dengan pejabat Office of the United States Trade Representative (USTR). Airlangga memimpin langsung tim negosiasi Indonesia dalam pembahasan tersebut.

Dalam kesepakatan awal, Amerika Serikat menurunkan tarif impor terhadap produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Presiden Prabowo Subianto menyebut kesepakatan ini sebagai awal era baru hubungan perdagangan kedua negara.

Meski demikian, sejumlah detail masih dibahas, termasuk upaya Indonesia memperoleh pengecualian tarif untuk beberapa produk ekspor utama, salah satunya crude palm oil (CPO). Airlangga sebelumnya menyatakan AS telah memberikan keringanan tarif untuk sejumlah komoditas pertanian seperti kopi dan kakao, sementara CPO dan produk turunannya masih dalam tahap negosiasi.

“Perintah eksekutif sudah mencakup pengecualian untuk kopi, kakao, dan komoditas lain. Tinggal CPO dan turunannya yang masih dibahas,” ujar Airlangga.

Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia juga berkomitmen meningkatkan impor dari AS senilai miliaran dolar AS, terutama di sektor energi, pertanian, dan pesawat terbang.

Airlangga menyebut pemerintah menargetkan penandatanganan resmi kesepakatan ini oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada tahun depan.

Berdasarkan data USTR, defisit perdagangan barang Amerika Serikat dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar AS pada 2024, meningkat 5,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

TerkaitTRT Indonesia - Indonesia akan dikenakan tarif 19 persen berdasarkan kesepakatan perdagangan — Trump
SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
Dicopot dari kepala BGN, posisi Dadan Hindayana digantikan Nanik S Deyang
Lima kali Trump menegur Netanyahu — dan apa yang terjadi kemudian
Menlu Türkiye Hakan Fidan tiba di Indonesia untuk perkuat kerja sama perdagangan dan pertahanan
Mengapa kebijakan Jerman terhadap China memecah Eropa dan melemahkan ekonominya sendiri
Presiden Prabowo terima kunjungan Wakil Perdana Menteri Qatar, bahas penguatan kerja sama bilateral
Pengadilan Thailand bebaskan tokoh politik progresif dari tuduhan pencemaran nama baik kerajaan
Bagaimana visi Turkik milik Erdogan membentuk ulang kawasan Eurasia
Apa itu ‘anti-weaponisation fund’ Trump: penjelasan dana penyelesaian senilai US$1,8 miliar
Indonesia sebut belum ada komitmen soal akses udara militer AS
Mengapa ekspansi Israel di Siprus Yunani menimbulkan kekhawatiran atas keamanan regional
Xi peringatkan Trump tentang 'bentrokan dan konflik' jika isu Taiwan ditangani dengan buruk — media negara
Trump di Beijing: Dapatkah diplomasi China-AS menstabilkan guncangan energi dan keamanan Asia?
Ajudan BJP India tewas ditembak di Benggala Barat usai hasil pemilu
Grup parlemen Kanada-Indonesia aktif kembali, dorong kemitraan strategis
Pelajaran dari tatanan dunia baru: Keamanan tidak dapat dibeli, tetapi harus dibangun
Prabowo teken Perpres rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme 2026–2029
“Jumlah anggota Kongres kulit hitam dan Latino bisa berkurang” — pakar soroti Voting Rights Act AS
Apakah perang AS-Iran membawa Moskow dan Teheran lebih dekat ke aliansi militer?
Powell mundur sebagai ketua The Fed namun tetap menjabat sebagai gubernur
Serangan asam terhadap aktivis picu sorotan atas demokrasi di Indonesia