Pulau Sumatera membutuhkan dana rekonstruksi dan pemulihan sebesar Rp51,82 triliun atau sekitar (US$3,11 miliar) setelah serangkaian banjir mematikan, menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Korban tewas akibat banjir dan longsor yang dipicu siklon telah mencapai 950 orang hingga Senin, sementara 274 lainnya masih hilang, berdasarkan data resmi BNPB. Badai tersebut juga menyebabkan sekitar 200 kematian di Thailand selatan dan Malaysia.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengatakan kebutuhan dana pemulihan di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—kemungkinan masih akan bertambah seiring proses pendataan kerusakan.
Dari tiga provinsi terdampak, Aceh membutuhkan dana terbesar, yakni total Rp25,41 triliun, kata Suharyanto dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Aceh, Minggu malam.
Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing memerlukan Rp12,88 triliun dan Rp13,52 triliun, tambahnya.
Proses rekonstruksi akan segera dimulai di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang kondisinya relatif lebih pulih, ujarnya.
“Jadi, wilayah yang sudah lebih baik dapat mulai masuk tahap rekonstruksi. Kami akan memindahkan warga yang tinggal di pos pengungsian ke hunian sementara,” kata Suharyanto tanpa menyebutkan waktu pelaksanaannya.
Hunian sementara itu merupakan bangunan kayu seluas 40 meter persegi yang dibangun pemerintah bagi warga terdampak bencana.
“Pada tahap berikutnya, mereka akan dipindahkan ke hunian permanen yang dibangun oleh Kementerian Perumahan,” lanjutnya.
Menanggapi perkiraan awal kebutuhan pemulihan, Prabowo mengatakan hitungannya “kurang lebih sama”, namun tidak merinci apakah ia akan menyetujui anggaran tersebut atau tidak.
“Intinya kita punya kapasitas, dan kita akan menanganinya secara cermat serta melakukan yang terbaik,” kata Prabowo.
“Para kepala daerah melaporkan bahwa ada cukup banyak rumah yang harus kita bantu untuk dibangun kembali,” ujarnya.
“Di beberapa lokasi, tantangan masih ada,” katanya, seraya menambahkan bahwa distribusi obat-obatan dan pakaian kepada warga juga harus menjadi prioritas.
