Indonesia tolak dalih Israel, desak penyelidikan PBB atas tewasnya 3 prajurit UNIFIL di Lebanon

Indonesia melontarkan kecaman keras dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyusul tewasnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian di Lebanon Selatan. 

Dalam rapat darurat yang digelar di New York, Selasa (31/3) waktu setempat, Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi mengatakan bahwa Jakarta menegaskan tidak akan menerima alasan apa pun dari Israel dan mendesak penyelidikan internasional yang ‘segera, menyeluruh, dan transparan’.

"Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel,” ujar Umar di hadapan sidang seraya menambahkan bahwa Indonesia meminta Dewan Keamanan terus mengikuti perkembangan penyelidikan dan segera menindaklanjuti hasilnya.

Tiga prajurit yang gugur adalah Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadhon. 

Mereka merupakan bagian dari Satgas Konga XXIII-S dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Nama-nama tersebut dibacakan Indonesia di awal pernyataan resminya sebagai bentuk penghormatan.

Insiden terjadi dalam dua peristiwa terpisah di akhir Maret 2026, di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah yang telah memasuki bulan kedua. 

Praka Farizal Rhomadhon dilaporkan tewas lebih dulu akibat ledakan proyektil di dekat pos penjagaan pada 30 Maret. Sehari berselang, dua prajurit lainnya gugur setelah kendaraan logistik yang mereka kawal terkena serangan dalam sebuah konvoi. 

Selain korban jiwa, lima personel lainnya mengalami luka-luka dan dirawat intensif di Rumah Sakit St. George, Beirut.

Israel menyalahkan Hizbullah

Dalam forum yang sama, perwakilan Israel, Danny Danon, membela negaranya dengan menyalahkan Hizbullah. Ia bahkan menampilkan peta yang diklaim menunjukkan peluncur milisi tersebut berada dekat posisi UNIFIL.

“Mereka menempatkan UNIFIL di garis tembak, di tengah-tengah. Ini bukan kebetulan,” kata Danon.

Namun Indonesia menolak argumentasi tersebut dan menekankan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Jakarta juga menegaskan bahwa pelaku harus diadili dan tidak boleh ada impunitas.

“Para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Kekebalan tidak boleh menjadi standar, dan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak boleh terulang maupun ditoleransi,” tegas Umar.

Indonesia turut mendesak semua pihak yang terlibat konflik, termasuk Israel, untuk mematuhi hukum internasional, menghentikan serangan yang membahayakan personel dan fasilitas PBB, serta menahan diri dari langkah-langkah yang dapat memperparah situasi keamanan di kawasan.

Sementara itu, perwakilan Amerika Serikat di PBB, Mike Waltz, meminta komunitas internasional untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum investigasi rampung.

“Dunia, media, dan Dewan ini sebaiknya menahan penilaian dan memberi ruang bagi PBB untuk menyelidiki sepenuhnya insiden ini,” ujarnya.

UNIFIL sendiri merupakan misi penjaga perdamaian yang dibentuk berdasarkan resolusi DK PBB dan dijadwalkan berakhir pada 2026. Hingga akhir Maret, Indonesia tercatat sebagai kontributor terbesar dengan sekitar 755 personel yang bertugas di Lebanon.