Israel telah menyetujui pembangunan 126 unit permukiman ilegal lagi di Jenin di bagian utara Tepi Barat yang diduduki, lapor media setempat.
“Dua puluh tahun setelah pengosongan, sebuah rencana telah disetujui untuk membangun 126 rumah permanen di permukiman Sanur,” Channel 12 mengatakan pada hari Rabu (29/4).
Langkah ini menandai dorongan baru untuk memperluas aktivitas permukiman ilegal di daerah tersebut, yang sebelumnya dikosongkan sebagai bagian dari rencana penarikan diri Israel tahun 2005.
Yossi Dagan, kepala dewan regional yang mewakili permukiman di Tepi Barat utara, mengatakan Sanur “akan dibangun kembali”.
“Akan mencakup 126 rumah permanen, dan di masa depan akan menjadi sebuah kota di Israel,” tambahnya.
Dorongan baru ini mengikuti sebuah upacara publik yang diadakan pada hari Minggu di mana pejabat Israel menyatakan “kebangkitan” Sanur.
Acara tersebut dihadiri oleh anggota senior pemerintahan Israel, termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Yossi Dagan, kepala Dewan Permukiman di Tepi Barat utara.
Sanur adalah salah satu dari empat koloni di utara Tepi Barat yang diduduki, bersama Homesh, Ganim, dan Kadim, yang dikosongkan pada 2005 ketika Israel menghapus pemukiman dan instalasi militernya dari Gaza dan bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki.
Pada Maret 2024, parlemen Israel memilih untuk mencabut undang-undang penarikan diri dengan mengesahkan legislasi yang dikenal sebagai “Pembatalan Undang-Undang Disengagement”, membuka kembali pintu bagi pemukim ilegal untuk kembali ke wilayah yang dikosongkan.
Pihak berwenang Palestina berulang kali menyerukan kepada komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.
Sejak Israel melancarkan genosida di Gaza pada 7 Oktober 2023, pejabat Palestina mengatakan langkah-langkah Israel yang bertujuan menganeksasi Tepi Barat yang diduduki telah meningkat, termasuk pembongkaran rumah, pemindahan paksa, dan perluasan permukiman.
