Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) secara resmi menanggapi usulan pembukaan kembali diskusi kerja sama energi dengan Beijing. Dalam pernyataan tertulisnya pada Minggu (12/4), DFA menekankan bahwa langkah ini diambil menyusul penetapan status Darurat Energi Nasional oleh Presiden Ferdinand R. Marcos Jr.
Manila kini berupaya mengeksplorasi semua opsi hukum yang memungkinkan untuk menjamin ketahanan energi dalam negeri di tengah ketidakpastian pasokan energi global.
Prioritas kedaulatan di zona ekonomi eksklusif
Meski membuka pintu diplomasi, pemerintah Filipina memberikan batasan yang tegas. DFA menyatakan bahwa Filipina memiliki hak berdaulat penuh atas sumber daya alam yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinennya.
Oleh karena itu, setiap keputusan untuk melanjutkan atau menyepakati kerja sama migas dengan China harus sesuai dengan Konstitusi Filipina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah memastikan tidak ada prerogatif kedaulatan yang akan dikompromikan dalam proses tersebut.
"Setiap pengaturan kerja sama minyak dan gas harus berlabuh pada keutamaan kedaulatan Filipina," tulis pernyataan resmi tersebut.
Diplomasi di tengah sengketa maritim
Langkah Filipina ini menjadi sorotan penting mengingat adanya tumpang tindih klaim wilayah di Laut China Selatan antara Manila dan Beijing. Filipina menyatakan tetap berkomitmen pada penyelesaian sengketa secara damai dan kepatuhan terhadap hukum internasional.
DFA menegaskan akan terus bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait untuk memastikan bahwa diskusi energi ini tetap berada dalam koridor hukum maritim internasional. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas kawasan sekaligus mengamankan pasokan energi yang terjangkau bagi ekonomi nasional dan rakyat Filipina.
Hingga saat ini, pihak Manila tetap menjaga lini komunikasi terbuka dengan Beijing guna membahas detail teknis dan kerangka kerja sama yang mungkin dilakukan di masa depan.
