Di tengah berkecamuknya perang di Timur Tengah saat ini, para taipan energi dari negara-negara G7 justru ketiban untung besar. Mereka meraup tambahan kekayaan hingga 23,5 miliar dolar AS, memanfaat situasi pelik mulai dari aksi saling serang rudal dan jet tempur, pemblokiran Selat Hormuz, hingga hancurnya berbagai infrastruktur vital di wilayah konflik.

Sementara itu, masyarakat kecil harus patungan membiarakan "ongkos" perang ini lewat lonjakan harga BBM dan bahan pangan. Tanpa disadari, uang dari kantong rakyat kecil pelan-pelan pindah ke rekening segelintir elite yang memetik keuntungan dari bisnis perang.

Fenomena di mana orang-orang super kaya makin tajir melintir saat krisis dan perang sebenarnya bukan cerita baru di tahun 2026 ini.

Sejak pandemi COVID-19 menghantam dunia pada 2020 lalu, total kekayaan para miliarder secara riil melesat hampir 10 triliun dolar AS—atau melonjak sekitar 94 persen—menurut laporan terbaru Oxfam yang bertajuk Ending Impunity and Inequality.

Mirisnya, dalam periode yang sama, jumlah warga dunia yang terjebak dalam krisis kemanusiaan justru membengkak hingga 84 persen.

Lantas, apa saja sih yang sebenarnya terjadi dari tahun 2020 sampai detik ini?

Rentetannya panjang: mulai dari pandemi COVID-19, krisis utang global akibat suku bunga yang mencekik, hingga invasi Rusia ke Ukraina yang mengacak-ngacak pasokan pangan dan energi dunia. Belum lagi operasi militer Israel yang sampai sekarang masih membara di Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yaman.

Kini, eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran kian meluas dan menyeret negara-negara tetangga seperti Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Irak. Dampaknya fatal, karena konflik ini menyandera jalur laut yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dunia.

Badan Energi Internasional (IEA) bahkan menyebut kekacauan di Selat Hormuz sebagai "gangguan pasokan paling parah sepanjang sejarah pasar minyak global".

Bayangkan saja, pasokan minyak dunia langsung merosot tajam lebih dari 10 juta barel per hari pada Maret lalu. Akibatnya, harga minyak mentah jenis Brent yang tadinya anteng di kisaran 70 dolar AS per barel, langsung meroket melewati angka 100 dolar AS, bahkan sempat menyentuh level tertinggi di atas 118 dolar AS.

Di balik layar, perang memang selalu menyisakan genangan air mata dan kehancuran sebuah negara. Namun bagi kasta teratas di puncak piramida ekonomi, situasi pelik seperti inilah yang justru menjadi ladang emas.

Merujuk analisis Oxfam terhadap data kekayaan real-time milik Forbes, ada 41 miliarder energi dari negara G7 yang kekayaan kolektifnya melonjak sebesar 23,5 miliar dolar AS hanya dalam kurun waktu singkat, dari 1 Maret hingga 18 Mei 2026.

Kalau dihitung-hitung, itu artinya mereka mengantongi sekitar 301 juta dolar AS (atau setara miliaran rupiah) setiap harinya.

Mengucurkan dana untuk mesin perang

Ironisnya, negara-negara G7 (AS, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang) justru memangkas Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) untuk negara-negara termiskin di dunia sebesar 48 billion dolar AS selama periode 2024–2025.

Pemotongan ekstrem sebesar 29 persen ini mencatat rekor bantuan luar negeri terendah sejak tahun 2015.

Padahal, nilai pemangkasan bantuan sebesar 48 miliar dolar AS tersebut bisa dikumpulkan kembali oleh para miliarder G7 hanya dalam waktu sembilan hari saja.

Jika melihat rapor tahunan, angka keuntungan mereka jauh lebih bikin geleng-geleng kepala. Enam raksasa minyak dunia—ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies, BP, dan Eni—diproyeksikan bakal meraup laba bersih fantastis sebesar 152 miliar dolar AS pada tahun 2026.

Angka tersebut 80 persen lebih tinggi daripada prediksi awal para analis sebelum genderang perang bertabuh.

Keserakahan ini tidak berhenti di sektor energi. Tiga korporasi pupuk terbesar di dunia juga diperkirakan mengantongi kenaikan laba hingga 23 persen dari proyeksi normal. Efek domino dari sektor ini jauh lebih mengerikan bagi isi dompet kita.

Sebab, pupuk memakan porsi hampir 40 persen dari total biaya tanam komoditas pangan pokok seperti jagung dan gandum. Imbasnya, harga pangan global meroket 3,4 kali lebih cepat sepanjang Februari hingga April 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Dampak nyata dari mahalnya harga pangan ini bukanlah sekadar angka statistik di atas kertas. Program Pembangunan PBB (UNDP) memprediksi krisis ini akan menjerumuskan lebih dari 32,5 juta orang ke jurang kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2026.

Lebih parah lagi, di saat ada 720 juta penduduk bumi yang sudah kelaparan, konflik ini diprediksi akan menyeret 45 juta orang lainnya ke jurang kelaparan yang jauh lebih akut.

Singkat kata, perang tidak cuma melahirkan desing bom, gelombang pengungsi, atau puing-puing bangunan. Perang juga menjadi biang kerok melesatnya harga sembako, mahalnya BBM, tumpukan utang, lumpuhnya fasilitas publik, hingga disunatnya anggaran kemanusiaan justru di saat warga dunia sedang sekarat membutuhkan bantuan.

Lalu, ke mana sebenarnya larinya duit dari pemotongan anggaran bantuan sosial dan kemanusiaan tersebut?

Jawabannya jelas: pada tahun 2025, total belanja militer negara-negara G7 menembus angka fantastis, yakni 1,37 triliun dolar AS.

Sementara itu, anggaran yang mereka sisihkan untuk bantuan kemanusiaan hanya mentok di angka 10,3 miliar dolar AS—atau cuma secuil alias 0,75 persen dari anggaran perang mereka.

Dengan kata lain, pemerintah negara G7 rela menggelontorkan dana 133 kali lipat lebih besar untuk memoles otot militer ketimbang menyelamatkan nyawa manusia dari kelaparan. Memasuki tahun 2026, mesin-mesin perang ini pun terus dipaksa "makan", yang artinya anggaran militer global dipastikan bakal makin bengkak.

TerkaitTRT Indonesia - Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan global akibat dampak perang Iran

Dari kantong rakyat kecil ke brankas para konglomerat

Perang yang meloloskan duit 301 juta dolar AS per hari ke kantong 41 miliarder G7 adalah dalang utama di balik meroketnya harga minyak dunia.

Ketika harga minyak melambung, ongkos logistik otomatis ikut naik. Hal inilah yang memicu kenaikan harga berantai pada semua barang yang didistribusikan, mulai dari beras, obat-obatan, baju, hingga semen dan besi bangunan.

Ditambah lagi dengan kelangkaan pupuk yang membuat biaya bertani makin mencekik dan hasil panen merosot. Alhasil, harga pangan di pasar melonjak dan langsung memukul siapa saja yang harus teliti menghitung sisa gaji sebelum belanja harian.

Jadi, setiap kali Anda mengeluh karena belanjaan bulanan makin mahal, setiap kali ongkos transportasi umum naik, atau saat ibu-ibu rumah tangga harus memutar otak memotong menu makan keluarga, uang itu sebenarnya tidak hilang menguap begitu saja.

Uang tersebut mengalir rapi ke atas melewati bursa komoditas dan meja transaksi para pialang, hingga akhirnya mendarat manis di rekening bank milik segelintir orang yang duduk di kasta teratas.

Tak ada satu pun dari kita yang ikut voting untuk memulai perang ini, tapi hampir seluruh penduduk bumi dipaksa ikut patungan membayar dampaknya. Di dunia ini ada batas garis kemiskinan, tapi anehnya, tidak pernah ada batas untuk kekayaan. Sistem politik yang melanggengkan perang tanpa ada yang mau bertanggung jawab adalah sistem yang sama yang membiarkan kekayaan menumpuk di tangan segelintir elite.

Tengok saja di Amerika Serikat, di mana satu persen orang terkaya menguasai separuh dari total saham perusahaan dan reksa dana di sana. Sebaliknya, 50 persen warga di lapisan terbawah hanya kebagian jatah satu persen saja.

Pemerintah terkesan membiarkan perang terus berkobar tanpa memedulikan jeritan rakyat, namun di sisi lain mereka justru menjegal segala upaya perdamaian.

Tercatat sepanjang tahun 2014 hingga 2024, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah menggunakan hak veto sebanyak 27 kali hanya untuk menjegal resolusi tiga krisis besar dunia.

Rusia dan Amerika Serikat menjadi dua negara yang paling sering menggunakan hak veto tersebut untuk kepentingan mereka sendiri.

Pada akhirnya, seluruh data ini memperlihatkan realitas yang gamblang: perang adalah bagian dari sebuah sistem yang sengaja dirancang untuk melempar beban biaya ke masyarakat bawah, sementara keuntungan melimpahnya terus ditarik ke atas.

Kondisi ini menyisakan satu pertanyaan mendasar bagi kita semua: apakah kerusakan ini sudah mendarah daging secara struktural, dan kepentingan siapakah yang sebenarnya sedang dilayani oleh panggung politik dunia saat ini?