Türkiye mengecam upaya-upaya yang mengikis status demiliterisasi pulau-pulau di Laut Aegea, menyebutnya "tidak serius, disayangkan, dan tidak pada waktunya."

Kementerian Luar Negeri negara itu mengatakan pada hari Kamis bahwa status hukum pulau-pulau Aegea Timur dan Kepulauan Dodecanese bukanlah "isu yang dapat diperdebatkan" dalam kerangka Perjanjian Lausanne yang ditandatangani pada 1923 dan Perjanjian Perdamaian Paris yang ditandatangani pada 1947.

"Mengingat kenyataan ini, tidak mengherankan bahwa lingkaran tertentu, yang berusaha memanfaatkan perkembangan terbaru di wilayah kami dan secara konsisten mencoba meracuni hubungan bilateral kami dengan sekutu NATO kami, Yunani, sekali lagi berusaha menciptakan sebuah fait accompli baru," kata juru bicara kementerian Oncu Keceli.

"Langkah-langkah apa pun yang diambil oleh lingkaran-lingkaran ini, yang menuduh Türkiye sebagai revisionis sementara mereka sendiri bertindak bertentangan dengan hukum internasional, akan dianggap tidak sah dan batal demi hukum."

"Lebih mencolok lagi adalah fakta bahwa mentalitas yang sama yang dulu mencoba menyingkirkan secara kolektif warga Siprus Turki, yang merupakan pemilik bersama pulau Siprus, kini mengklaim akan melindungi mereka," ia memperingatkan.

Keceli mengatakan warga Siprus Turki dan Republik Turki Siprus Utara, dengan dukungan Türkiye, mampu menjamin keamanan mereka sendiri dan bertindak secara mandiri dalam hal itu.

Dengan menekankan pentingnya "komitmen yang tulus terhadap perdamaian dan stabilitas" di tengah perkembangan di kawasan, Keceli mengatakan Ankara tidak akan membiarkan "fakta yang sudah jadi oleh pihak-pihak yang, didorong oleh motif politik domestik, sudah menjadi kebiasaan membuat klaim tanpa dasar dan menyebarkan disinformasi terhadap negara kami."

Ia menyerukan agar mereka bertindak dengan akal sehat.