Utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai $458,9 miliar pada kuartal III 2026, meningkat dibandingkan posisi pada kuartal sebelumnya sebesar $455,4 miliar. Bank Indonesia (BI) menyebut kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya pinjaman luar negeri pemerintah, sementara utang sektor swasta justru mengalami penurunan.
Dalam siaran pers pada Senin (16/11), BI mencatat pertumbuhan ULN Indonesia secara tahunan mencapai 7,2 persen. Utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar $220,2 miliar, naik dari $216,3 miliar pada kuartal II 2026. Peningkatan ini didorong oleh masuknya investasi asing ke Surat Berharga Negara (SBN) serta pencairan pinjaman luar negeri.
BI menilai perkembangan tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu, sekaligus menjaga pengelolaan pembiayaan luar negeri agar tetap terukur dan fleksibel.
Dalam penggunaannya, pinjaman luar negeri pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.
Sementara itu, utang luar negeri swasta turun menjadi US$196,3 miliar pada kuartal III 2026 dari US$196,7 miliar pada kuartal sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi pada perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.
Sekitar 80,5 persen dari keseluruhan ULN swasta terkonsentrasi pada empat sektor utama, yakni industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, penyediaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.
BI menilai komposisi utang luar negeri Indonesia masih terjaga. Hal ini terlihat dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang berada di level 30,9 persen pada kuartal III 2026. Selain itu, 84,3 persen dari total utang luar negeri Indonesia merupakan pinjaman berjangka panjang.
Seluruh utang luar negeri pemerintah juga memiliki tenor jangka panjang. Adapun pada sektor swasta, pinjaman dengan jangka waktu panjang mencakup 76,6 persen dari total ULN.
BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau dan mengelola utang luar negeri agar pembiayaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.




















