Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga kesehatan fiskal di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029.
Dalam pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di hadapan rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5), Prabowo menegaskan pemerintah akan terus menekan defisit agar APBN tetap prudent dan berkelanjutan.
“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen (dari) PDB. Kami akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, disiplin fiskal menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN mencapai Rp164,4 triliun hingga akhir April 2026, atau setara 0,64 persen PDB. Angka tersebut disebut lebih baik dibanding bulan sebelumnya yang berada di level 0,93 persen PDB.
Selain defisit, pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi makro lain dalam APBN 2027. Pendapatan negara ditargetkan berada pada kisaran 11,82–12,40 persen PDB, sementara belanja negara diproyeksikan 13,62–14,80 persen PDB.
Pemerintah turut menargetkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,5–7,3 persen. Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.
Di sisi lain, inflasi juga ditargetkan tetap terjaga dalam kisaran 1,5–3,5 persen pada 2027 sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi makro.
