Kejaksaan Agung Indonesia menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua mantan pejabat lainnya dalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Penahanan dilakukan pada Rabu (3/6), sehari setelah Presiden Prabowo memberhentikan Dadan dari jabatannya. Selain Dadan, penyidik juga menetapkan dua mantan pejabat BGN sebagai tersangka, yakni mantan Deputi Bidang Penyediaan Gizi Sony Sonjaya dan mantan Deputi Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang memadai, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional periode 2025–2026,” ujar Syarief.
Dalam keterangan terpisah, Kejaksaan Agung juga menyebut Dadan diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah yayasan tersebut melalui pihak lain. Selain itu, penyidik tengah mendalami dugaan penggelembungan pengadaan berbagai barang, termasuk lebih dari 21.000 sepeda motor listrik, 32.000 pasang sepatu, serta ribuan televisi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa pemberhentian ketiga pejabat tersebut berkaitan dengan persoalan tata kelola dan kepatuhan terhadap prosedur operasional, termasuk pengawasan mutu makanan.
Dalam pidato yang disampaikan setelah penangkapan, Presiden Prabowo mengaku telah menerima laporan mengenai adanya pelanggaran di lingkungan BGN. Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dijadikan sarana untuk memperkaya diri sendiri dan harus tetap dijalankan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Sorotan program unggulan
Program tersebut merupakan janji utama kampanye Presiden Prabowo pada Pemilu 2024. Pemerintah menargetkan pemberian makanan bergizi kepada sekitar 83 juta hingga hampir 90 juta anak-anak serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.
Program yang diperkirakan mencapai biaya hingga $28 miliar sampai 2029 itu dirancang untuk mengurangi masalah gizi dan stunting sekaligus mendukung petani melalui penyerapan hasil panen domestik.
Namun sejak diluncurkan pada Januari 2025, program tersebut menghadapi sorotan terkait besarnya kebutuhan anggaran, tantangan distribusi di negara kepulauan, serta persoalan keamanan pangan.
Menurut data yang disampaikan berbagai pihak, puluhan ribu anak dilaporkan mengalami keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan konsumsi paket makan gratis. Dadan pernah menyampaikan kepada parlemen bahwa terdapat sedikitnya 11.000 kasus keracunan, dengan lebih dari 600 orang memerlukan perawatan di rumah sakit.
