Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mengambil peran sebagai pemimpin global dalam solusi iklim berbasis kehutanan. Langkah ini diambil melalui penguatan tata kelola hutan, pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi, serta inovasi pembiayaan konservasi.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk mengawal transisi global dari sekadar ambisi iklim menjadi aksi nyata di lapangan.
“Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Raja Antoni dalam keterangan resminya, Jumat (26/6).
Penurunan Karhutla dan Penguatan Hak Masyarakat
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam sektor kehutanan. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan drastis luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 2,61 juta hektare pada tahun 2015, angka karhutla berhasil ditekan hingga tersisa sekitar 359 ribu hektare pada tahun 2025.
Keberhasilan ini dicapai lewat kombinasi langkah preventif, pemantauan terpadu, tata kelola lahan gambut, operasi lapangan yang intensif, serta penegakan hukum yang konsisten.
Di sisi lain, keadilan sosial bagi masyarakat sekitar hutan juga terus ditingkatkan melalui program Perhutanan Sosial. Hingga saat ini, pemerintah telah membuka akses pengelolaan lahan seluas lebih dari 8,3 juta hektare yang memberikan manfaat langsung bagi 1,4 juta kepala keluarga. Proses pengakuan hutan adat bagi masyarakat lokal juga terus dipercepat guna memperkuat benteng pertahanan alami hutan Nusantara.
Terobosan Pasar Karbon dan Pembiayaan Konservasi
Untuk menyokong target Indonesia FOLU Net Sink 2030, pemerintah memperkokoh regulasi pasar karbon domestik. Dasar hukum ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Kehutanan dijadwalkan merilis persetujuan penting pada awal bulan depan.
“Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO2e,” ungkap Raja Antoni. Ia menambahkan bahwa momentum ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam menerjemahkan kebijakan iklim menjadi peluang pasar yang konkret.
Selain pasar karbon, skema pembiayaan baru terus dijajaki. Melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional.
Gugus tugas ini dirancang untuk merumuskan instrumen pendanaan kreatif guna menyokong keberlanjutan 57 taman nasional di Indonesia. Beberapa instrumen yang disiapkan antara lain:
Kredit biodiversitas (biodiversity credits)
Investasi restorasi ekosistem
Ekowisata berkelanjutan
Skema pendanaan campuran (blended finance)
Melihat potensi besar ini, Menhut menilai Indonesia dan Inggris memiliki peluang strategis untuk mempererat kemitraan, khususnya di bidang keuangan berkelanjutan dan infrastruktur pasar. Kerja sama bilateral tersebut diharapkan mampu memobilisasi investasi hijau global sekaligus menciptakan dampak ekonomi positif yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal di tanah air.
