Indonesia akan menggunakan perannya sebagai ketua Developing Eight (D-8) pada 2026 untuk memperkuat perekonomian negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim sekaligus meningkatkan ketahanan mereka menghadapi ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, pada Senin.
Berbicara kepada Antara, Arrmanatha mengatakan bahwa Indonesia ingin menjadikan D-8 sebagai wadah strategis dalam memperkuat posisi ekonomi negara-negara anggotanya di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak stabil.
“Melalui D-8, kami ingin memperkuat peran ekonomi negara-negara mayoritas Muslim agar lebih mampu bertahan menghadapi lingkungan ekonomi global yang bergejolak,” ujar Arrmanatha.
Ia menjelaskan, persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 15 April 2026 di Jakarta hampir rampung. Pemerintah Indonesia telah mendorong para kepala negara anggota untuk hadir secara langsung, dan sejumlah pemimpin telah memberikan sinyal positif meski konfirmasi resmi masih ditunggu.
Undangan resmi kepada para pemimpin negara D-8 disebut telah dikirimkan sejak awal bulan ini. Menurut Arrmanatha, jawaban formal diperkirakan akan diterima dalam beberapa pekan ke depan, sementara komunikasi informal menunjukkan antusiasme tinggi dari berbagai pihak.
Selain pertemuan para pemimpin, Indonesia juga akan menggelar pertemuan tingkat menteri serta sesi khusus yang membahas isu Palestina. Sesi ini tidak hanya melibatkan negara-negara anggota D-8, tetapi juga akan dihadiri oleh lima negara tambahan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
D-8 dibentuk pada 1997 sebagai forum kerja sama pembangunan bagi negara-negara berkembang. Anggotanya terdiri dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Türkiye. Pada 2025, Azerbaijan resmi bergabung sebagai anggota kesembilan kelompok tersebut.
