Longsor Banjarnegara: 27 warga masih hilang, operasi SAR diperluas

Upaya pencarian korban longsor besar di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, terus dilakukan oleh ratusan personel SAR gabungan setelah bencana pada Minggu siang, menimbun puluhan rumah dan membuat hampir seribu warga mengungsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara melaporkan bahwa 27 warga awalnya dinyatakan hilang, sebelum kemudian diperbarui menjadi 26 orang yang masih dalam pencarian. Sementara itu, dua korban telah dipastikan meninggal dunia, satu setelah mendapat perawatan di rumah sakit dan satu lainnya ditemukan tertimbun material longsoran pada Senin pagi.

Menurut BPBD, 41 warga berhasil dievakuasi setelah menyelamatkan diri ke dalam hutan saat tebing setinggi puluhan meter itu runtuh. 

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi  tiba langsung di titik terdampak untuk memimpin koordinasi lintas instansi pada hari Senin. Ia menegaskan bahwa penanganan difokuskan pada dua hal: mempercepat pencarian korban dan mempercepat penyediaan hunian sementara hingga hunian tetap.

“Hunian sementara sudah kita siapkan. Dalam tiga hari ke depan masyarakat akan mulai menempatinya. Setelah itu baru hunian tetap, karena satu dusun terdampak. Ini bukan sekadar tempat tinggal, kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pekerjaan warga harus dipikirkan bersama,” ujarnya dalam pernyataan resmi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Proses evakuasi

Hingga Senin sore, pemerintah daerah mencatat 886 hingga 937 warga telah meninggalkan rumah mereka dan berpindah ke titik-titik evakuasi. Setidaknya 30 rumah dilaporkan rusak akibat longsoran dengan diameter sekitar 100 meter.

BNPB, Pemprov Jawa Tengah, TNI, Polri, dan pemerintah daerah menargetkan percepatan pencarian di dua sektor utama, RT 02 dan RT 03, mulai hari Senin. Sekitar 500 personel dikerahkan untuk mencari para korban yang diduga tertimbun lapisan material yang tebal dan instabil.

Selain itu, penanganan bencana dibagi ke dalam empat klaster: pengungsian, logistik, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah memastikan layanan dasar tetap berjalan, termasuk proses belajar mengajar anak-anak di lokasi pengungsian.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Nomor 300.2/871/TAHUN 2025, Banjarnegara menetapkan status tanggap darurat selama dua pekan. Selama masa ini, pemetaan lokasi relokasi, penyediaan logistik, serta dukungan kesehatan dan pendidikan untuk ribuan warga akan terus diprioritaskan.