Indonesia dan Kazakhstan kembali menghidupkan jalur kerja sama bilateral yang sempat terhenti lebih dari satu dekade melalui Sidang Komisi Bersama (SKB) kedua yang digelar di Astana, Senin (11/5).
Pertemuan tingkat tinggi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi Nasional Kazakhstan, Serik Zhumangarin.
Sebelum sidang berlangsung, delegasi Indonesia yang juga diwakili Duta Besar RI untuk Kazakhstan M. Fadjroel Rachman bertemu dengan Perdana Menteri Kazakhstan Olzhas Bektenov.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menekankan urgensi memperkuat kemitraan strategis, terutama menjelang implementasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia–Eurasian Economic Union (Indonesia–EAEU FTA) yang ditandatangani pada Desember 2025.
Airlangga menyebut Kazakhstan sebagai pintu utama menuju kawasan Eurasia dengan kapasitas ekonomi yang kuat. Ia mencatat, pada 2025 negara tersebut mencatat produk domestik bruto sekitar USD333,7 miliar dengan pertumbuhan 6,5 persen dan daya beli per kapita sekitar USD15.000.
“Indonesia dan Kazakhstan dapat bekerja sama untuk memperluas pengaruh di kawasan,” ujarnya, seraya mendorong pembentukan Indonesia–EAEU Business Council guna memaksimalkan peluang dari perjanjian dagang tersebut.
Di sisi lain, Fadjroel menilai hubungan kedua negara kini diarahkan pada kerja sama yang lebih konkret.
Nilai perdagangan bilateral yang mencapai USD244,7 juta pada 2025 dinilai masih jauh dari potensi optimal. Ia menyebut peluang peningkatan hingga USD2 miliar terbuka melalui penguatan sektor logistik, pembukaan penerbangan langsung, kebijakan bebas visa, serta kolaborasi energi.
Bahkan dalam kerangka EAEU yang lebih luas—melibatkan Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kyrgyzstan—nilai perdagangan diproyeksikan dapat menembus USD10 miliar.
Kedua negara juga menyepakati perluasan kerja sama di berbagai sektor prioritas, mulai dari energi dan mineral—termasuk transisi energi dan pengembangan panas bumi—hingga ekonomi digital dan kecerdasan buatan, seiring penetapan 2026 sebagai tahun digitalisasi dan AI di Kazakhstan.
Ketahanan pangan, agribisnis, dan konektivitas logistik menjadi fokus penguatan berikutnya.
Dari sisi perdagangan, Indonesia mendorong akses yang lebih luas bagi produk unggulan nasional seperti minyak sawit, peralatan listrik, alas kaki, produk karet, hasil perikanan, kopi, dan buah tropis.
Penguatan hubungan ini dipandang sebagai langkah strategis diversifikasi pasar di tengah ketidakpastian global, sekaligus memperkuat posisi Kazakhstan sebagai pusat ekonomi dan digital di Asia Tengah.
