Belgia, Malta, Andorra, Monako, dan Luksemburg telah mengumumkan pengakuan resmi mereka terhadap Negara Palestina, bergabung dengan daftar negara yang semakin panjang yang menyatakan pengakuan tersebut dalam konferensi internasional di New York.

Para pemimpin dari lima negara tersebut membuat pengumuman ini selama pertemuan tentang Palestina dan solusi dua negara, yang diadakan sehari sebelum Sidang Umum PBB. Langkah ini disambut tepuk tangan dari para delegasi dan dipuji sebagai dorongan bagi momentum internasional untuk mendukung kenegaraan Palestina.

"Pengakuan ini mencerminkan keyakinan kami yang kuat pada perdamaian dan keadilan, serta pada hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri," kata Perdana Menteri Malta.

Perwakilan dari Luksemburg menyebut langkah ini sebagai "keputusan bersejarah," sementara Belgia menyatakan bahwa langkah tersebut sejalan dengan dukungan lama mereka terhadap solusi dua negara yang dinegosiasikan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya juga mengumumkan pengakuan pada pertemuan yang sama. "Saya menyatakan bahwa hari ini, Prancis mengakui negara Palestina," katanya, menyebutnya sebagai "satu-satunya solusi yang memungkinkan Israel hidup dalam damai."

Macron menyatakan bahwa keputusan ini mendesak karena genosida Israel di Gaza terus berlangsung. "Sudah saatnya untuk menghentikan perang, pemboman di Gaza, pembantaian, dan pengungsian rakyat. Tidak ada yang membenarkan perang yang sedang berlangsung di Gaza," katanya kepada para delegasi.

Momentum yang terus berkembang

Macron berterima kasih kepada negara-negara yang baru-baru ini juga menyatakan pengakuan, termasuk Andorra, Australia, Kanada, Monako, Portugal, Inggris, dan San Marino.

Ia mengatakan bahwa pengakuan ini "membuka jalan bagi negosiasi yang bermanfaat" dan mendesak negara-negara Arab dan Muslim untuk menormalisasi hubungan dengan Israel setelah negara Palestina terbentuk.

Macron juga menyatakan bahwa Prancis dapat membuka kedutaan di Palestina "segera setelah semua sandera yang ditahan di Gaza dibebaskan dan gencatan senjata diberlakukan," seraya menambahkan bahwa Paris siap berkontribusi pada misi stabilisasi internasional.

Konferensi yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini mengikuti pertemuan serupa pada bulan Juli.

Amerika Serikat dan Israel tidak menghadiri acara tersebut.