Posisi utang luar negeri Indonesia mencapai $454,8 miliar pada Juli 2026, naik tipis dari $454,5 miliar pada Juni, menurut data Bank Indonesia (BI).
Secara tahunan, utang luar negeri meningkat 4,9 persen. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan tersebut terutama berasal dari sektor publik, sementara utang luar negeri swasta mengalami penurunan.
“Perkembangan ini terutama didorong oleh peningkatan utang luar negeri publik di tengah penurunan utang luar negeri swasta,” kata Denny dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (15/9).
Utang luar negeri pemerintah tercatat $218,4 miliar, meningkat 3,2 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi arus dana yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung sejumlah sektor melalui APBN, termasuk kesehatan dan layanan sosial sebesar 22 persen, administrasi pemerintahan 20,7 persen, pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
“Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi pembayaran pokok dan bunga tepat waktu serta mengelola utang luar negeri secara hati-hati, terukur dan fleksibel untuk memastikan pembiayaan yang efisien dan optimal,” ujar Denny.
Sementara itu, utang luar negeri sektor swasta turun 1,2 persen secara tahunan menjadi $194,5 miliar. Penurunan terjadi baik pada perusahaan nonkeuangan sebesar 1,4 persen maupun perusahaan keuangan sebesar 0,3 persen.
Sektor manufaktur, jasa keuangan dan asuransi, listrik dan gas, serta pertambangan menyumbang 80,6 persen dari total utang luar negeri swasta. BI mencatat utang swasta masih didominasi pinjaman berjangka panjang.
Pada Juli, rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di level 30,7 persen. BI menilai struktur utang luar negeri tetap sehat karena sebagian besar merupakan utang jangka panjang.
BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk menjaga struktur utang luar negeri dan mengantisipasi risiko terhadap stabilitas ekonomi.
“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi,” kata Denny.
