Bagaimana gelombang protes terbaru Iran menandai perbedaan dari siklus perlawanan sebelumnya

Gelombang protes yang pecah di Teheran pada akhir Desember dan dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah Iran bukan sekadar episode baru keresahan ekonomi, melainkan menandai fase yang secara kualitatif berbeda dalam siklus berulang kontestasi sosial dan politik di negara itu.

Meski dipicu oleh runtuhnya kondisi ekonomi, protes tersebut dengan cepat berkembang menjadi tantangan yang lebih luas terhadap legitimasi politik, berlangsung dalam konteks pascaperang yang ditandai menurunnya kesabaran publik, menguatnya fragmentasi elite, serta meningkatnya sensitivitas terhadap campur tangan asing.

Selama delapan tahun terakhir, Iran telah mengalami beberapa gelombang protes, yang masing-masing meninggalkan jejak mendalam dalam hubungan antara negara dan masyarakat.

Protes 2019–2020, yang dipicu diberlakukannya kembali pembatasan bahan bakar dan lonjakan harga bensin, berakar terutama pada keluhan material dan respons represif negara. Sementara itu, gelombang protes 2022–2023 pascakematian Mahsa Amini lebih berpusat pada isu identitas, kebebasan sipil, dan ketidakadilan sistemik.

Protes yang berlangsung saat ini tidak sepenuhnya masuk ke dalam salah satu kategori tersebut. Sebaliknya, ia memadukan runtuhnya ekonomi dengan tuntutan politik yang terbuka, menandakan krisis kepercayaan yang lebih dalam terhadap tatanan pemerintahan.

Pemicu langsungnya terbilang familiar: anjloknya nilai tukar mata uang nasional, kerentanan struktural pasar domestik, serta krisis biaya hidup yang telah lama memburuk.

Namun, cepatnya keluhan ekonomi berkelindan dengan slogan-slogan politik yang eksplisit menunjukkan bahwa protes ini telah melampaui reaksi spontan terhadap tekanan ekonomi. Yang dipertaruhkan kini bukan sekadar penghidupan, melainkan legitimasi kekuasaan itu sendiri.

Pusat awal gelombang protes ini adalah Grand Bazaar Teheran beserta jaringan komersial di sekitarnya—salah satu simpul utama dalam sistem ekonomi Iran.

Secara historis, Grand Bazaar memainkan peran politik yang menentukan, terutama pada Revolusi 1979, bukan hanya sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial strategis tempat krisis legitimasi politik diekspresikan secara terbuka.

Aksi kolektif seperti penutupan toko, pemogokan, dan perlawanan pasif selama ini kerap menjadi sinyal melemahnya kepercayaan terhadap kemampuan sistem politik dalam mengelola ekonomi.

Dalam konteks ini, aktor mobilisasi awal berasal dari kalangan pedagang, pemilik usaha kecil, dan jaringan perdagangan di sektor yang bergantung pada impor—kelompok yang paling terdampak langsung oleh guncangan nilai tukar.

Pada 29 Desember 2025, protes meluas secara signifikan baik dari sisi wilayah maupun wacana. Apa yang semula berupa aksi berbasis bazaar di lorong-lorong dan pusat perdagangan meluber ke jalan-jalan utama Teheran serta ruang publik simbolik, melampaui batas protes ekonomi dan memasuki fase di mana tuntutan politik semakin tampak.

Sehari kemudian, protes mencapai titik balik krusial ketika demonstrasi berubah menjadi gerakan berskala nasional. Pada 30 Desember, aksi jalanan berlangsung tidak hanya di Teheran, tetapi juga di kota-kota besar seperti Shiraz, Kermanshah, Isfahan, Ahvaz, dan Karaj.

Kampus dan mahasiswa turut terlibat sebagai peserta aktif, yang secara signifikan memperluas basis sosial gerakan. Keterlibatan mereka memungkinkan keluhan ekonomi berpadu dengan tuntutan kebebasan politik dan representasi, memperkuat dimensi sistemik dari protes.

Pada hari yang sama, beredar rekaman yang menuding aparat keamanan menembaki para demonstran di sejumlah lokasi. Dengan adanya laporan korban jiwa, protes melampaui ambang batas penting, bergeser dari ketegangan sosial berintensitas rendah menjadi krisis keamanan yang terbuka.

Gelombang protes ini memasuki dimensi baru sepenuhnya pada malam 8 Januari, ketika demonstrasi berubah menjadi aksi yang secara terang-terangan radikal dan diarahkan langsung terhadap sistem politik.

Sekitar pukul 20.00 waktu setempat, protes meletus di sedikitnya 46 kota di 21 provinsi, dengan seruan keras yang menyasar Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Eskalasi ini memunculkan pertanyaan kunci: apa yang membedakan gelombang protes kali ini dari siklus perlawanan sebelumnya di Iran?

Dukungan terbuka Trump kepada para demonstran

Protes ini memicu perdebatan intens bukan hanya karena dinamika domestik, tetapi juga akibat reaksi internasional dan wacana kebijakan luar negeri.

Seiring meluasnya demonstrasi, pernyataan Barat dan retorika elite politik serta keamanan Iran sama-sama mengeras, dengan situasi yang kian dibingkai sebagai pertarungan antara ketertiban internal dan intervensi eksternal.

Dalam konteks ini, Donald Trump pada 2 Januari menulis di akun Truth Social bahwa “jika Iran menembaki dan membunuh demonstran damai secara brutal, seperti kebiasaan mereka, Amerika Serikat akan datang menyelamatkan.” Ia menyebut praktik tersebut sebagai kebiasaan dan memberi sinyal kesiapan AS untuk bertindak.

Trump mengulang sikap serupa pada 5 Januari saat berbicara di atas Air Force One, dengan menyatakan bahwa perkembangan di Iran dipantau ketat dan memperingatkan Teheran akan menghadapi “respons keras dari Amerika Serikat” jika demonstran dibunuh.

Meski hubungan Iran–AS telah diwarnai permusuhan selama setengah abad, belum pernah ada presiden Amerika yang secara terbuka mengusung retorika “menyelamatkan rakyat Iran” sejelas ini. Bagi elite penguasa Iran, bahasa semacam itu tak terelakkan membangkitkan ingatan kolektif akan intervensi AS di Irak dan Afghanistan.

Menurut klaim yang beredar dari kelompok HAM dan pemantau Iran, baik domestik maupun internasional, dalam 12 hari pertama protes, demonstrasi terjadi setidaknya sekali di lebih dari 100 kota di seluruh 31 provinsi. Sedikitnya 40 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 2.000 orang ditahan hingga malam 8 Januari.

Jika protes berlanjut dan jumlah korban bertambah, arah langkah yang mungkin diambil Trump masih belum dapat dipastikan.

Suara yang berbeda di antara para pemimpin Iran

Di dalam arena politik domestik Iran, respons resmi terhadap protes sebagian besar dibingkai melalui pendekatan keamanan.

Ali Khamenei cenderung mereduksi demonstrasi sebagai tuntutan penghidupan dari pedagang bazaar dan pelaku pasar, sambil menarik garis tegas antara apa yang ia sebut sebagai protes sah dan tindakan yang ia labeli sebagai kekacauan.

Dengan menyatakan bahwa “lawan bicara kami adalah mereka yang berunjuk rasa, tetapi tidak ada gunanya berurusan dengan mereka yang menciptakan kekacauan; tempat mereka sudah jelas,” Khamenei secara eksplisit menetapkan batas respons negara.

Dalam pidato 9 Januari, ia menggambarkan protes 8 Januari sebagai aksi para perusuh yang, menurut klaimnya, membakar bangunan mereka sendiri demi menyenangkan Presiden Amerika Serikat. Pernyataan serupa juga disampaikannya pada hari-hari sebelumnya, dengan menegaskan kembali bahwa “tidak ada gunanya berurusan dengan mereka yang menciptakan kekacauan; tempat mereka sudah jelas.”

Sikap lembaga peradilan bahkan lebih keras. Ketua Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei pada hari kesembilan protes menyatakan tidak akan ada keringanan bagi para tahanan, serta memerintahkan agar berkas perkara diselesaikan dengan cepat dan vonis dijatuhkan tanpa penundaan.

Ejei membenarkan pengetatan sikap ini dengan merujuk pada dukungan yang datang dari Amerika Serikat, Israel, dan Donald Trump, yang ia jadikan bukti adanya faktor eksternal di balik kerusuhan.

Sebaliknya, Presiden Masoud Pezeshkian mengadopsi nada yang lebih akomodatif, menekankan pentingnya pengendalian diri dan toleransi terhadap publik, sembari menyertakan unsur kritik terhadap pemerintah sendiri.

Sejalan dengan itu, Wakil Presiden Urusan Eksekutif Mohammad Jafar Ghaempanah pada 7 Januari menyatakan bahwa Pezeshkian telah menginstruksikan aparat keamanan untuk menghindari tindakan keras terhadap para demonstran, selama keamanan nasional tidak terancam.

Yang pada akhirnya membentuk perbedaan respons ini adalah arsitektur negara Iran yang khas. Dalam tatanan konstitusional dan praktik yang ada, angkatan bersenjata dan aparat keamanan berada langsung di bawah otoritas Pemimpin Tertinggi, sementara presiden tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang berarti di bidang tersebut.

Akibatnya, terutama pada masa krisis, retorika akomodatif dari cabang eksekutif jarang diterjemahkan menjadi pengekangan institusional di lapangan.

Ciri lain yang menonjol dalam wacana protes saat ini adalah kembali menguatnya sorotan terhadap Reza Pahlavi oleh kalangan yang berafiliasi dengan Israel.

Klaim yang beredar di media terkait Israel bahwa protes berlangsung di bawah kepemimpinan Pahlavi lebih mencerminkan upaya menjaga infrastruktur psikologis dan politik skenario perubahan rezim ketimbang realitas di lapangan.

Reza Pahlavi tidak memiliki posisi sebagai figur politik yang inklusif di dalam masyarakat Iran; gaungnya sebagian besar terbatas pada kelompok diaspora kecil.

Ia juga tidak memiliki profil kepemimpinan yang mampu menjembatani keragaman sosial Iran maupun kapasitas organisasi yang dibutuhkan untuk mengelola situasi krisis akut.

Meski demikian, investasi berkelanjutan pada peran simboliknya oleh aktor-aktor yang berpihak pada Israel mencerminkan perhitungan strategis berorientasi eksternal, bukan dinamika politik internal Iran.

Dalam konteks ini, Pahlavi berfungsi kurang sebagai alternatif kepemimpinan yang nyata dan lebih sebagai instrumen presentasional dalam narasi perubahan rezim.

Psikologi pascaperang

Salah satu ciri utama yang membedakan protes saat ini dari gelombang sebelumnya adalah kemunculannya setelah perang Iran–Israel selama 12 hari pada Juni lalu.

Selama konflik tersebut, media yang berpihak pada Israel sempat mendorong warga Iran untuk turun ke jalan, namun seruan itu tidak mendapatkan respons luas.

Hasilnya kerap ditafsirkan sebagai bukti menguatnya front domestik dan solidaritas antara negara dan masyarakat.

Pada periode segera setelah perang, otoritas Iran mengadopsi retorika yang relatif lebih lunak dengan menekankan persatuan nasional. Namun, konsolidasi sementara ini terbukti tidak berkelanjutan. Kelemahan struktural dalam tata kelola, tekanan ekonomi yang persisten, serta harapan reformasi yang tak terpenuhi kembali memunculkan keputusasaan dan kecemasan luas tentang masa depan.

Yang patut dicatat, peringatan akan risiko-risiko tersebut tidak hanya datang dari kalangan oposisi, tetapi juga dari dalam sistem itu sendiri.

Mantan presiden Hassan Rouhani dan Mohammad Khatami, bersama Presiden Pezeshkian, masing-masing—dengan nada yang berbeda—menyoroti dampak sosial dari krisis tata kelola yang kian dalam.

Dalam konteks ini, protes yang sedang berlangsung dapat ditafsirkan, dari sudut pandang Israel, sebagai indikasi bahwa konflik dengan Iran belum benar-benar berakhir dan bahwa arena kerentanan internal baru telah muncul di dalam negeri, sehingga menempatkan Iran pada posisi yang relatif kurang menguntungkan.

Sebagai penutup, protes yang kini terjadi di Iran sebaiknya tidak dipahami sebagai letupan singkat keresahan sosial, maupun sebagai ancaman eksistensial yang segera terhadap negara.

Faktor penentunya justru terletak pada cepatnya erosi kesabaran sosial di periode pascaperang, menguatnya persepsi campur tangan eksternal, serta meluasnya krisis kepercayaan terhadap kemampuan negara dan sistem politik untuk melakukan reformasi.

Secara keseluruhan, elemen-elemen ini menunjukkan bahwa Iran telah memasuki fase turbulensi politik domestik dengan tingkat kerapuhan yang semakin tinggi dalam periode ke depan.