Dari pemulihan pasca-perang ke krisis ekonomi: Jerman melihat kebangkitan Suriah

Saat Berlin mendorong pengungsi Suriah untuk kembali secara “sukarela,” perhatian terhadap pemulihan Suriah yang rapuh justru teralihkan, sementara Jerman menghadapi penurunan strukturalnya sendiri.

By Nadwa Arar
Lebih dari setahun setelah runtuhnya rezim Assad pada 8 Desember 2024, Jerman masih belum membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus. / AFP

Diskusi politik di Jerman belakangan ini semakin fokus pada kepulangan pengungsi Suriah, sering kali mengabaikan realitas kompleks dan rapuh kehidupan di Suriah saat ini.

Meski beberapa narasi politik menggambarkan kepulangan sebagai opsi yang layak atau bahkan diinginkan, kondisi di sebagian wilayah Suriah masih hancur akibat bertahun-tahun perang.

Pada saat yang sama, rasisme dan Islamofobia yang dipicu oleh media Jerman—terutama kelompok besar Axel Springer—terus meningkat, menciptakan iklim sosial yang semakin sulit bagi pengungsi.

Bagi banyak pengungsi Suriah, kembali ke negara asal saat ini bukanlah pilihan yang realistis.

Banyak yang kehilangan rumah dan mata pencaharian akibat perang yang menghancurkan, sementara peluang ekonomi masih sangat terbatas. Tanpa dukungan finansial yang memadai, kepulangan bisa membuat pengungsi menghadapi kesulitan dan ketidakamanan.

Hari ini, Suriah tengah membangun kembali dari reruntuhan dengan cepat dan berpotensi melampaui ekspektasi, namun solusi praktis dibutuhkan untuk memfasilitasi kepulangan pengungsi.

Pemimpin kelompok parlemen Jerman dari partai konservatif penguasa Union (CDU/CSU) di Bundestag, Jens Spahn, mengingatkan pengungsi Suriah bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan “kewajiban patriotik” untuk membantu membangun kembali negaranya.

Ia secara kontroversial mengusulkan memberi €1.000 kepada setiap imigran Suriah yang kembali secara sukarela, dengan alasan pengungsi Suriah telah menjadi beban ekonomi, menyerap sumber daya Jerman, dan mengganggu stabilitas sosial serta agama.

Meski Jerman pernah menjadi standar global dalam rekonstruksi pasca-perang, ekonominya kini tidak lagi menjadi model kekuatan yang dulu. Negara ini memasuki periode penurunan berkelanjutan dan sedikit menunjukkan tanda membalikkan arah.

Jerman memiliki salah satu populasi tertua di dunia, memberikan tekanan besar pada sistem kesehatan, pensiun, dan keuangan publik, serta menimbulkan kekurangan tenaga kerja di rumah sakit dan panti jompo.

Layanan publik menjadi semakin tidak efisien dan lambat. Industri otomotif—yang dulu menjadi tulang punggung kesuksesan ekonomi Jerman—juga mengalami kemerosotan signifikan.

Para pengkritik berpendapat bahwa kemerosotan ini bukan hanya struktural, tetapi akibat buruknya tata kelola, korupsi yang mengakar, mismanajemen, serta favoritisme politik dan inersia dalam pemerintahan.

Spahn sendiri, yang kini menyalahkan pengungsi Suriah atas stagnasi ekonomi, selama menjabat sebagai Menteri Kesehatan pernah dituding menyebabkan kerugian miliaran euro bagi pembayar pajak dengan memusatkan pengadaan masker Covid dan memberi kontrak besar pada perusahaan dengan koneksi politik.

Pria yang bertanggung jawab atas salah satu skandal pajak terbesar Jerman ini kini ingin “menyingkirkan” pengungsi dengan biaya murah.

Negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Denmark mengambil pendekatan berbeda dalam menghadapi masalah ini.

Kedua pemerintah memperkenalkan insentif finansial—disebut repatriation grants—untuk mendorong pengungsi Suriah kembali secara sukarela ke negara asal mereka.

Denmark saat ini menawarkan hingga €27.000 per orang dewasa, sementara Swedia mengumumkan perluasan program besar-besaran, dengan bantuan hingga €54.000 per rumah tangga mulai 2026.

Pembayaran ini dimaksudkan untuk mendukung pengungsi dalam membangun kembali kehidupan mereka di Suriah yang hancur akibat perang.

Sejarah bergeser lagi

Ketika ayah saya meninggalkan Damaskus pada 1950-an untuk belajar kedokteran di Berlin, Suriah adalah negara berdaulat dengan ekonomi yang kuat dan stabil, sementara Jerman hancur dan berjuang pulih dari reruntuhan perang.

Keseimbangan itu kemudian hancur oleh rezim otoriter Assad, yang mengambil alih kekuasaan dan menimbulkan dekade penindasan, mismanajemen, dan akhirnya keruntuhan ekonomi.

Suriah dilemahkan secara sistematis dan masuk ke ketidakstabilan, sementara Jerman, yang mendapat manfaat dari institusi demokratis dan tata kelola bertanggung jawab pasca-Perang Dunia II, bangkit menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka dunia selama beberapa dekade.

Hari ini, sejarah bergeser lagi. Suriah akhirnya lepas dari kediktatoran dan memulai proses panjang pemulihan dan rekonstruksi, didukung mitra regional kuat seperti Türkiye, Qatar, dan Arab Saudi.

Ekonomi Jerman, sebaliknya, sedang kesulitan dan terus kehilangan posisi baik di Eropa maupun di panggung global.

Semakin banyak perusahaan mengajukan kebangkrutan, investasi melemah, dan kepercayaan ekonomi menurun.

Jerman juga menjadi negara dengan pajak tinggi bagi investasi, sehingga kurang menarik bagi investor asing.

Di saat yang sama, tingkat kejahatan meningkat signifikan, menambah kekhawatiran publik tentang keamanan dan kohesi sosial.

Sistem kesehatan Jerman, yang dulu dianggap salah satu yang paling andal, juga berada di bawah tekanan berat.

Layanan medis memburuk, dengan antrean panjang, rumah sakit kewalahan, dan kekurangan dokter, perawat, serta obat-obatan penting.

Negara yang dulu menjadi contoh global membangun kemakmuran dari reruntuhan perang kini menghadapi berbagai tantangan struktural.

Kerentanan Jerman semakin terbuka

Perang di Ukraina dan hilangnya pasokan gas murah dari Rusia memberikan pukulan berat bagi Jerman.

Kenaikan biaya energi, ditambah persaingan internasional yang ketat—khususnya dari China dan AS—mengikis kekuatan sektor ekonomi utama seperti manufaktur dan industri otomotif.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump terus memberlakukan tarif baru pada barang Jerman/UE, menambah tekanan pada ekonomi Jerman yang sudah lesu.

Layanan publik semakin lambat dan tidak efisien, terbebani birokrasi berlebihan, kekurangan tenaga kerja, dan infrastruktur usang.

Keterlambatan administrasi, transportasi, dan digitalisasi membuat frustrasi warga dan pelaku usaha, semakin mengurangi daya saing Jerman.

Bersama tekanan ekonomi, sosial, dan kelembagaan, hal ini membuka kerentanan mendalam pada sistem yang selama ini dianggap stabil dan tangguh.

Masalah diperparah oleh kekurangan obat-obatan esensial yang berulang. Sistem kesehatan Jerman tergantung pada rantai pasok global, terutama impor dari India dan China, sehingga rentan terhadap gangguan dan keterlambatan.

Jerman telah menampung lebih dari satu juta pengungsi Suriah, namun wacana politik dan media semakin menekankan permusuhan daripada solusi praktis.

Bahkan Kanselir Friedrich Merz dikritik karena menggunakan bahasa provokatif terkait migrasi.

Lebih dari setahun setelah runtuhnya rezim Assad pada 8 Desember 2024, Jerman belum membuka kembali kedutaannya di Damaskus.

Ketidakhadiran ini menghambat pengembangan kerangka kepulangan sukarela yang serius dan terorganisir. Banyak keluarga Suriah tetap terjebak dalam birokrasi, menghadapi prosedur yang tidak jelas dan kurangnya dukungan institusi.

Akibatnya, inisiatif praktis—seperti pendirian sekolah yang didukung Jerman bagi anak-anak pengungsi yang kembali—terhenti tanpa batas, meski ada permintaan jelas dan manfaat jangka panjang bagi kedua masyarakat.

Jerman berpeluang mengambil pendekatan yang lebih maju dan saling menguntungkan.

Daripada melihat kepulangan semata sebagai tantangan kemanusiaan atau administratif, Jerman bisa memanfaatkan keterampilan, pengalaman, dan jaringan transnasional pengungsi Suriah melalui investasi terarah di Suriah.

Negara seperti India dan China telah menunjukkan bagaimana keterlibatan ekonomi strategis dapat mendukung stabilitas sekaligus menguntungkan kepentingan nasional.

Misalnya, Jerman bisa berinvestasi di sektor yang menjadi keunggulannya, seperti farmasi, peralatan medis, energi terbarukan, dan manufaktur maju.

Mendirikan fasilitas produksi di Suriah tidak hanya menciptakan lapangan kerja stabil dan terampil bagi pengungsi yang kembali, tetapi juga memperkuat rantai pasok regional dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan Jerman.

Investasi semacam ini bisa mengurangi ketergantungan pada bantuan kemanusiaan, mendorong kepulangan berkelanjutan, dan mendukung rekonstruksi pasca-konflik.

Dengan membuka kembali jalur diplomatik dan mengombinasikan kebijakan kepulangan dengan keterlibatan ekonomi, Jerman dapat mengubah kebuntuan saat ini menjadi kemitraan konstruktif—mendukung pemulihan Suriah sekaligus sejalan dengan kepentingan ekonomi dan strategis Jerman.

Melampaui medan perang tradisional

Perang, secara hakiki, tidak dapat diprediksi. Bahkan pemikir paling tajam pun tak bisa memastikan masa depan.

Namun, serangan siber, sabotase, dan kampanye disinformasi yang dikaitkan dengan Rusia menunjukkan kesediaan untuk meningkatkan ketegangan di luar medan perang tradisional.

Tindakan semacam itu menandakan Rusia mungkin tidak ragu menargetkan negara NATO, khususnya Jerman, yang mendorong kesepakatan Uni Eropa untuk menggunakan aset beku Rusia mendukung pertahanan Ukraina.

Sejarah mengajarkan bahwa kesalahan perhitungan bisa memicu perang tak terduga.

Orang Jerman, oleh karena itu, tidak boleh lupa bahwa keadaan bisa berubah cepat—dan suatu hari, mereka sendiri mungkin harus mencari perlindungan di tempat lain.

Pengungsian bukan konsep abstrak atau jauh; itu adalah kenyataan manusia yang pernah dialami banyak bangsa sepanjang sejarah.

Satu hal jelas: pengungsi Suriah memahami makna budaya yang ramah.

Setelah menanggung penderitaan besar selama revolusi dan perang yang menghancurkan, mereka tahu betul arti kehilangan rumah dan rasa aman.