Jalan menuju perang
Para pemimpin Uni Eropa berhasil menghindari “kekacauan dan perpecahan”, demikian pernyataan Perdana Menteri Belgia Bart De Wever pada dini hari 19 Desember. Kepala negara dan pemerintahan UE akhirnya mencapai kesepakatan untuk membiayai Ukraina. Setelah negosiasi panjang dan rumit, mereka sepakat memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar €90 miliar kepada Kyiv untuk periode 2026–2027. Dana itu akan diambil dari anggaran umum UE, artinya tidak menggunakan aset Rusia yang dibekukan seperti rencana awal.
Presiden Dewan Eropa António Costa mengatakan dana tersebut akan membantu Ukraina memenuhi kebutuhan keuangan mendesak. Kanselir Jerman Friedrich Merz menambahkan, Ukraina diwajibkan melunasi pinjaman tersebut setelah “Rusia membayar reparasi kepada Kyiv”.
Untuk sementara, beban pembiayaan akan ditanggung bersama oleh 24 dari 27 negara anggota UE. Hungaria, Ceko, dan Slovakia menolak ikut serta.
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán menyebut pinjaman tanpa bunga itu sebagai “keputusan buruk yang membawa Eropa semakin dekat ke perang”. Menurutnya, “ini tampak seperti pinjaman, tetapi Ukraina jelas tidak akan mampu membayarnya, sehingga pada dasarnya uang itu akan hilang”.
Ia juga memperingatkan bahwa “pihak-pihak di balik pinjaman ini harus menanggung tanggung jawab dan konsekuensi finansialnya”.
Skema berisiko
Seperti ditulis Politico, kegagalan UE menyita aset Rusia yang dibekukan menjadi pukulan bagi Friedrich Merz dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Para politisi menetapkan target ambisius namun gagal mencapainya, meski von der Leyen sempat menegaskan KTT UE tidak akan berakhir sebelum tercapai konsensus soal pendanaan Ukraina.
Sebanyak tujuh negara UE menentang penyitaan aset Rusia, yakni Belgia, Hungaria, Slovakia, Bulgaria, Italia, Malta, dan Ceko.
Bart De Wever termasuk yang paling keberatan dengan skema pendanaan tersebut. Pasalnya, aset Rusia senilai lebih dari €200 miliar yang dibekukan saat ini disimpan di Belgia.
Skema ini dinilai berisiko besar bagi Brussel, terutama dari sisi hukum. “Bahkan penggunaan pendapatan aset tanpa persetujuan pemilik bisa dikategorikan melanggar hukum internasional dan prinsip imunitas cadangan negara. Selain itu, ini menciptakan preseden berbahaya,” ujar penasihat investasi dan pendiri Finansologiya University, Yulia Kuznetsova, kepada TRT edisi Rusia.
Ia menambahkan, jika bank sentral dan investor negara melihat cadangan mereka dipakai untuk tujuan politik, kepercayaan terhadap sistem keuangan Eropa sebagai ‘safe haven’ akan terkikis. Belgia juga berpotensi menanggung risiko finansial jika muncul putusan pengadilan yang merugikan.
Karena itu, usai KTT UE, De Wever menyebut keputusan tidak menyita aset Rusia sebagai kemenangan bagi hukum internasional.
Kredit ada di detailnya
Financial Times melaporkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni berperan penting menggagalkan rencana penyitaan aset Rusia, mengutip sumber diplomatik.
Jaminan finansial yang diminta Brussel memicu kekhawatiran sejumlah politisi. Belgia menuntut agar risiko dibagi di antara negara anggota UE.
“Akal sehat akhirnya menang—kami berhasil mengamankan sumber daya yang dibutuhkan, namun berdasarkan keputusan dengan landasan hukum dan finansial yang kuat,” kata Meloni usai KTT.
Bahkan Merz kemudian mengakui rencana penyitaan tersebut “terlalu rumit”.
Intinya, menyalurkan dana langsung ke Kyiv dinilai berisiko dan bisa mengganggu iklim investasi UE. Karena itu, muncul gagasan pinjaman reparasi. Namun, skema ini juga penuh detail teknis.
Rencana awalnya bukan menyita atau menjual aset Rusia, melainkan meminjam dana dari lembaga keuangan UE yang memperoleh pendapatan dari aset tersebut, sementara aset pokok tetap ditahan dan tidak dikembalikan ke Bank Sentral Rusia. Sebagai imbalannya, UE akan menerbitkan obligasi yang akan dilunasi setelah Ukraina membayar pinjaman—dan Ukraina baru membayar setelah Rusia membayar reparasi.
Namun, pada akhirnya, rencana ambisius dan kompleks ini dibatalkan.
Tidak ada istilah kebanyakan uang
Hingga kini, birokrat UE belum mencapai kesepakatan penuh soal pinjaman reparasi untuk Ukraina. Meski demikian, UE tampaknya belum sepenuhnya meninggalkan ide tersebut.
Menurut Merz, “aset Rusia akan tetap dibekukan sampai Moskow membayar kompensasi kepada Ukraina”.Langkah ini disebut sebagai “sinyal jelas” Uni Eropa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.
Selain itu, para pemimpin UE sebelumnya juga sepakat membekukan aset Rusia secara permanen, mengakhiri praktik perpanjangan pembekuan setiap enam bulan. Inisiatif ini tidak mendapat penolakan berarti di Brussel.
Di sisi lain, para pakar memperingatkan bahwa dana €90 miliar belum mencukupi. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan Ukraina membutuhkan €135 miliar dalam dua tahun ke depan, sejalan dengan pandangan Ursula von der Leyen.
Produk domestik bruto Ukraina saat ini sekitar €200 miliar, dengan utang publik mencapai 100 persen PDB—sekitar €150 miliar di antaranya merupakan utang luar negeri.
Dengan kondisi tersebut, ada kemungkinan Kyiv tidak mampu melunasi pinjaman baru, sehingga Uni Eropa pada akhirnya harus menghapusbukukannya.
