Kabinet Jepang menyetujui rancangan anggaran pertahanan rekor sebesar 9,04 triliun yen ($58 miliar) untuk tahun fiskal 2026 di tengah ketegangan dengan China, demikian dilaporkan media lokal pada Jumat.
Rancangan anggaran untuk tahun fiskal 2026 yang dimulai pada April, yang mencakup biaya terkait dengan penempatan pangkalan militer AS, melampaui rekor sebelumnya sebesar 8,7 triliun yen ($55,7 miliar) yang dialokasikan untuk tahun fiskal berjalan yang berakhir Maret 2026, menurut kantor berita Kyodo.
Tahun fiskal 2026 menandai tahun keempat dari rencana pembangunan pertahanan lima tahun senilai 43 triliun yen ($275 miliar).
Dalam rencana itu, 100,1 miliar yen ($641 juta) telah dianggarkan untuk mengembangkan sistem pertahanan pantai bertingkat 'Shield' yang menggabungkan kendaraan udara, permukaan, dan bawah air.
Negara ini juga meningkatkan investasinya dalam teknologi drone, termasuk 1,1 miliar yen ($7 juta) untuk menilai drone berdaya jelajah jarak jauh guna menangkal pelanggaran wilayah udara.
Untuk memperkuat kemampuan antariksa, Jepang berencana mengganti nama Angkatan Udara Bela Diri menjadi Angkatan Udara dan Antariksa Bela Diri, serta mengalokasikan tambahan 1,1 miliar yen untuk memperoleh peralatan guna memantau gangguan pada satelit.
Anggaran juga mencakup 30,1 miliar yen (193 juta dolar AS) untuk pengadaan rudal berpemandu hipersonik sebagai kemampuan serangan balasan.
Sebelumnya, Kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi juga menyetujui rancangan anggaran awal negara sebesar 122,3 triliun yen ($783 miliar) untuk tahun fiskal yang dimulai April mendatang, yang menjadi yang terbesar dalam sejarah negara itu.
Pembangunan pertahanan Jepang berlangsung pada saat ketegangan dengan China meningkat sejak 7 November, ketika Takaichi menyatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan secara hukum dapat dianggap sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup,” yang berpotensi memungkinkan Jepang untuk menggunakan hak bela diri kolektif.
Pernyataannya memicu reaksi keras dari Beijing, dengan China menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang dan memberlakukan kembali larangan impor produk makanan laut, serta langkah-langkah pembatasan lainnya.
