Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) memperkenalkan prototipe chip Merah Putih yang dirancang untuk digunakan pada paspor elektronik (e-paspor). Prototipe tersebut merupakan hasil kolaborasi perusahaan dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pengembangan ini menjadi bagian dari langkah Indonesia membangun kapasitas teknologi semikonduktor secara mandiri, mulai dari perancangan hingga produksi chip di dalam negeri.
Direktur Utama PERURI Teguh Arief Indratmoko menyebut inovasi tersebut sebagai bagian dari perluasan kemampuan perusahaan di bidang teknologi keamanan digital. Menurutnya, PERURI kini tidak hanya berfokus pada pengamanan dokumen dan instrumen negara, tetapi juga mengembangkan teknologi yang mendukung kebutuhan keamanan di era digital.
“Selama lebih dari lima dekade, PERURI telah dipercaya untuk menjaga keamanan dan keaslian berbagai instrumen serta dokumen penting negara. Kini, kami melanjutkan komitmen tersebut dengan memperkuat penguasaan teknologi keamanan digital, termasuk teknologi chip Merah Putih,” kata Teguh menurut Antara, Senin (16/11).
Industri semikonduktor nasional
Sebelum mencapai tahap prototipe, PERURI lebih dahulu menghadirkan Red and White Chip Sandbox. Program ini menyediakan ruang bagi generasi muda untuk mempelajari dan bereksperimen dengan teknologi chip dan mendorong keterlibatan mereka dalam industri semikonduktor nasional.
PERURI kini menyiapkan sejumlah tahapan lanjutan untuk menyempurnakan teknologi tersebut. Prosesnya meliputi perbaikan desain, pengujian, dan validasi guna memastikan chip memenuhi persyaratan serta standar industri.
Selain itu, perusahaan akan mengevaluasi berbagai peluang penggunaan chip Merah Putih. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Indonesia dalam merancang semikonduktor sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem industri chip nasional.
Pengembangan teknologi tersebut juga melibatkan dukungan lintas sektor. PERURI akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Danantara Indonesia, serta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).




















