Washington DC — Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance kembali menyampaikan peringatan pemerintahan Donald Trump terkait program nuklir Iran. Ia menegaskan Washington tidak akan pernah membiarkan Teheran memiliki senjata nuklir karena dapat memicu perlombaan senjata atom global.

“Kami ingin jumlah negara yang memiliki senjata nuklir tetap sedikit, dan karena itu Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir,” kata Vance kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa.

Vance menilai Iran bersenjata nuklir akan menjadi “domino pertama” dalam perlombaan senjata berbahaya. Menurutnya, negara-negara Teluk dan sejumlah negara lain di dunia akan terdorong mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri, yang disebutnya dapat menghancurkan salah satu keberhasilan utama kebijakan luar negeri AS.

“Bukan hanya soal Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, tetapi apa yang akan terjadi jika Iran memilikinya. Banyak negara di kawasan Teluk kemudian akan menginginkan senjata nuklir mereka sendiri. Apa yang selama ini menjadi titik terang kebijakan luar negeri Amerika akan hilang dalam semalam,” ujar Vance.

Saat ini terdapat sembilan negara yang memiliki senjata nuklir, yakni Rusia, Amerika Serikat, China, Prancis, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Menurut International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, total persediaan hulu ledak nuklir global diperkirakan mencapai sekitar 12.100 unit, dengan Rusia dan AS menguasai hampir 90 persen di antaranya.

Pernyataan Vance muncul di tengah negosiasi AS-Iran yang masih rapuh serta gencatan senjata selama 43 hari setelah perang sebelumnya dan keputusan pemerintahan Trump untuk menunda serangan lanjutan.

Pemerintah Iran menuntut AS membayar miliaran dolar biaya rekonstruksi, menarik seluruh pasukan dari kawasan, serta mengizinkan program nuklirnya tetap berjalan—tuntutan yang disebut Washington tidak dapat diterima.

AS bergabung dengan Israel dalam menyerang Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut dengan cepat menewaskan pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei, beserta sejumlah petinggi lainnya.

Teheran kemudian merespons dengan memperketat kendali atas Selat Hormuz serta meluncurkan serangan rudal dan drone ke negara-negara Arab Teluk yang menampung aset militer AS, sehingga mengganggu aliran energi regional.

Menjelang konferensi pers Vance, Presiden AS Donald Trump memberi tenggat waktu beberapa hari untuk melanjutkan serangan apabila tidak tercapai kesepakatan.

“Saya katakan dua atau tiga hari, mungkin Jumat, Sabtu, Minggu, atau awal pekan depan, dalam periode yang terbatas,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

Vance: Iran bukan konflik tanpa akhir

Terkait negosiasi yang berlangsung, Vance mengatakan pembicaraan dengan Iran masih berlanjut dan telah menghasilkan “banyak kemajuan”. Ia juga menyebut pihak Iran sebenarnya menginginkan kesepakatan.

“Saya tidak akan mengatakan dengan yakin bahwa kami akan mencapai kesepakatan sampai benar-benar menandatangani penyelesaian yang dinegosiasikan. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Iran apakah mereka bersedia memenuhi tuntutan kami,” kata Vance.

Wakil Presiden AS itu menggambarkan Iran sebagai negara yang “rumit” dan “terpecah”. Ia menilai bahkan para pejabat Iran sendiri belum sepenuhnya sepakat mengenai arah yang ingin ditempuh.

“Ada pemimpin tertinggi negara itu, lalu ada banyak pejabat di bawahnya yang punya pengaruh dalam negosiasi. Kadang posisi negosiasi tim mereka juga tidak sepenuhnya jelas,” ujarnya.

Vance juga menyebut Iran sebagai “peradaban yang membanggakan” dengan “masyarakat yang luar biasa”, serta menegaskan AS dan Iran masih memiliki peluang untuk memperbaiki hubungan kedua negara.

Saat ditanya apakah Rusia akan menerima uranium yang diperkaya Iran, Vance menegaskan pengiriman stok uranium Iran ke Moskow “bukan bagian dari rencana AS” dan bahwa “Iran juga tidak pernah mengusulkan ide tersebut.”

Ia juga menepis kemungkinan konflik berkepanjangan, dengan mengatakan baik Trump maupun Teheran tidak menginginkan serangan militer AS kembali dimulai.

Vance mengatakan negosiasi telah menunjukkan banyak kemajuan, tetapi memperingatkan bahwa “pada akhirnya kami akan mencapai kesepakatan atau tidak sama sekali.”

Vance, yang memimpin delegasi AS ke Pakistan pada April untuk pembicaraan yang gagal menghasilkan kesepakatan, mengatakan, “Posisi kami saat ini cukup baik — tetapi ada opsi B, yaitu melanjutkan kembali kampanye militer.”

“Kami siap sepenuhnya. Kami tidak ingin menempuh jalan itu, tetapi presiden siap dan mampu melakukannya jika memang diperlukan.”