Inggris, Prancis, Kanada, dan Norwegia ingin meyakinkan dunia bahwa mereka akhirnya serius meminta pertanggungjawaban Israel.

Pekan ini, mereka mengumumkan sanksi terhadap sejumlah jaringan yang dituduh mendanai kekerasan para pemukim ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Prancis bahkan melangkah lebih jauh dengan melarang Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memasuki wilayahnya karena dukungannya terhadap aneksasi dan perluasan permukiman. Langkah itu dipresentasikan sebagai bukti bahwa pemerintah-pemerintah Barat akhirnya mulai menarik garis tegas.

Namun, sulit untuk tidak bertanya: dimintai pertanggungjawaban atas apa, sebenarnya?

Sebab, jika pemerintah-pemerintah tersebut benar-benar meyakini bahwa kekerasan, perampasan tanah, dan pengusiran yang terjadi di Tepi Barat yang diduduki cukup serius untuk dijatuhi sanksi, mengapa mereka masih memperlakukan masalah ini seolah hanya melibatkan segelintir ekstremis, bukan negara yang memungkinkan semua itu terjadi?

Kelemahan mendasar dari langkah-langkah tersebut adalah pemisahan antara para pemukim dengan sistem yang melahirkan mereka.

TerkaitTRT Indonesia - Bencana yang berlanjut: Israel kembali blokir Gaza, memperdalam krisis kemanusiaan di enklave yang hancur

Gambaran yang kerap disajikan adalah seolah hanya ada beberapa pemukim radikal yang bertindak di luar hukum, sementara pemerintah Israel berupaya mengendalikan mereka. Jika memang demikian, sanksi terhadap individu pemukim dan para pendukung finansialnya mungkin masuk akal.

Namun, kenyataannya bukan demikian. Kekerasan yang dilakukan pemukim ilegal tidak terjadi terlepas dari kebijakan negara Israel. Sebaliknya, kekerasan itu terjadi karena kebijakan tersebut.

Permukiman itu sendiri merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional. Namun, ekspansinya terus berlanjut. Jalan-jalan dibangun. Infrastruktur didanai. Tanah disita. Perlindungan militer diberikan. Komunitas Palestina dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.

Semua itu bukanlah ulah segelintir individu yang bertindak sendiri.

Kekerasan yang didukung negara

Faktanya, laporan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pekan ini menyimpulkan bahwa otoritas Israel memfasilitasi kekerasan para pemukim melalui dukungan finansial, militer, dan hukum. Laporan itu juga menyebut pasukan keamanan Israel kerap mendampingi dan melindungi para pemukim ketika menyerang warga Palestina.

Laporan tersebut menemukan bahwa batas antara para pemukim dan negara semakin tidak dapat dibedakan.

Temuan itu seharusnya mengubah secara mendasar arah perdebatan.

Jika negara menyediakan perlindungan, pendanaan, dan dukungan politik, maka kekerasan para pemukim bukan sekadar persoalan kriminal. Ini adalah persoalan kebijakan.

Dan jika masalahnya adalah kebijakan, maka menjatuhkan sanksi kepada beberapa pemukim ilegal sembari membiarkan negara tetap tidak tersentuh tak lebih dari sekadar sandiwara politik.

Bahkan, ada risiko bahwa sanksi-sanksi tersebut justru memiliki tujuan yang lebih nyaman bagi pemerintah Barat.

Dengan memusatkan perhatian pada Smotrich, sejumlah organisasi ekstremis, dan beberapa jaringan keuangan, pemerintah Barat menciptakan kesan bahwa masalahnya terletak pada beberapa aktor jahat, bukan pada sistem pendudukan, permukiman, dan kontrol militer yang lebih luas.

Pesan yang muncul menjadi: Israel bukanlah masalahnya. Individu-individu inilah masalahnya.

Padahal kenyataannya, para individu tersebut hanya menjalankan kebijakan yang telah diadopsi negara.

Para pemukim ilegal yang menyerang desa-desa Palestina melakukannya karena mereka tahu mendapat perlindungan dari tentara, para menteri, dan institusi pemerintah.

Masalahnya bukan karena Israel tidak mampu menghentikan mereka, melainkan karena Israel tidak ingin melakukannya.

Kontradiksi itu semakin mencolok jika melihat apa yang terjadi di London.

Beberapa hari setelah mengumumkan sanksi terhadap organisasi yang terkait dengan pemukim, Inggris justru bersiap menjadi tuan rumah pameran properti Israel berskala besar yang mempromosikan penjualan rumah, termasuk hunian yang dibangun di permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Coba renungkan sejenak. Pemerintah Inggris mengatakan permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional. Mereka mengatakan ekspansi permukiman merusak perdamaian dan mengancam peluang terwujudnya solusi dua negara. Mereka juga menyatakan kekerasan para pemukim harus dihukum.

Namun, konferensi yang mempromosikan properti yang dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki justru diizinkan memasarkan dirinya secara terbuka di London.

Jika permukiman itu ilegal, mengapa dipasarkan di London? Jika ekspansi permukiman melanggar hukum internasional, mengapa pemerintah Inggris hanya bersedia menjatuhkan sanksi kepada segelintir orang yang terlibat, tetapi membiarkan promosi komersial proyek tersebut tetap berlangsung?

Kontradiksi itu memperlihatkan kelemahan utama kebijakan Barat terhadap Israel. Masalahnya selalu digambarkan sebagai ulah segelintir ekstremis, bukan sistem yang memberi mereka kekuatan.

Beberapa pemukim dijatuhi sanksi. Beberapa menteri dilarang bepergian. Namun, struktur yang menopang proyek permukiman itu sendiri sebagian besar tetap tidak tersentuh.

Pertanyaan itu menjadi semakin tidak nyaman ketika dilihat dari perspektif Gaza.

Israel tidak hanya dituduh memfasilitasi kekerasan pemukim di Tepi Barat yang diduduki. Negara itu juga menghadapi tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan atas berbagai kekejaman yang terjadi di Gaza.

Namun, terlepas dari tuduhan tersebut, pemerintah-pemerintah Barat tetap melanjutkan kerja sama militer, transfer senjata, dan perlindungan diplomatik.

Standar ganda Barat

Di sinilah kontradiksi itu menjadi mustahil untuk diabaikan.

Ketika Rusia menginvasi Ukraina, sanksi dijatuhkan hanya dalam hitungan hari. Bank-bank Rusia diputus dari sistem keuangan internasional. Aset dibekukan. Pembatasan perdagangan diberlakukan. Berbagai sektor ekonomi Rusia menjadi sasaran.

Tidak ada perdebatan panjang mengenai apakah sanksi layak diterapkan atau tidak.

Prinsipnya sederhana: negara yang melanggar hukum internasional harus menghadapi konsekuensi.

Namun dalam kasus Israel, dunia justru berada dalam situasi yang luar biasa, yakni memperdebatkan apakah beberapa menteri dan segelintir organisasi pemukim layak dikenai larangan bepergian.

Kontras tersebut memperlihatkan standar ganda yang begitu mencolok hingga pemerintah Barat nyaris tidak berusaha menjelaskannya.

Jika aneksasi dianggap salah di Ukraina, mengapa di Palestina hanya dipandang sebagai isu kontroversial?

Jika penaklukan wilayah tidak dapat diterima di Eropa, mengapa hal itu masih bisa dinegosiasikan di Timur Tengah?

Jika hukum internasional penting, maka seharusnya hukum itu berlaku tanpa memandang siapa yang melanggarnya.

Kenyataannya, sanksi terhadap individu pemukim mungkin menghasilkan tajuk utama, tetapi tidak akan menghentikan perluasan permukiman.

Langkah itu tidak akan membongkar struktur yang menopang pendudukan. Tidak akan mengakhiri perlindungan terhadap pemukim yang melakukan kekerasan. Dan tidak akan mengubah kondisi yang memungkinkan kekerasan semacam itu terus terjadi.

Sebab, kekerasan tersebut bukanlah kecelakaan. Itu adalah hasil yang dapat diprediksi dari sistem yang telah dibangun, didanai, dan dilindungi selama puluhan tahun.

Kenyataan yang tidak nyaman adalah bahwa pemerintah-pemerintah Barat tampaknya bersedia menjatuhkan sanksi terhadap gejalanya, sambil terus melindungi penyakit yang menjadi sumber masalah.

Dan mungkin itulah ironi terbesar dari semuanya.

Langkah-langkah yang dipresentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Israel justru berisiko menjadi mekanisme baru yang membuat Israel terhindar dari pertanggungjawaban.