Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia dan dunia, sekaligus mengisyaratkan rencana Moskow untuk menyepakati perjanjian dengan Jakarta pada 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Putin dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, China, Kamis (19/11), di hadapan para pemimpin ekonomi dunia yang dihadiri perwakilan lebih dari 21 ekonomi anggota serta sejumlah tamu undangan.
"Tahun depan, Rusia akan memiliki perjanjian dengan salah satu perekonomian terbesar dan paling cepat berkembang di Asia dan dunia, yaitu Indonesia," kata Putin dalam pidatonya Putin menyoroti besarnya potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya interaksi antara Putin dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto selama rangkaian KTT APEC.

Kedua pemimpin juga menggelar pertemuan empat mata pada Kamis, meskipun isi pembicaraan mereka belum diungkapkan oleh pihak Istana maupun Kremlin.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Putin terlihat duduk berhadapan di sebuah ruangan dengan meja bundar kecil dan berbincang tanpa didampingi penerjemah. Dokumentasi pertemuan itu disiarkan oleh Sekretariat Kabinet di Jakarta pada Kamis malam.
Interaksi keduanya telah terlihat sejak hari pertama rangkaian KTT. Saat jamuan makan malam pada Rabu (18/11), Prabowo duduk tepat di samping Putin dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbincang dengan pemimpin Rusia itu.
Sekretariat Kabinet menilai pernyataan Putin di forum CEO Summit mencerminkan pengakuan terhadap semakin pentingnya peran Indonesia dalam perekonomian internasional.
"Pernyataan Presiden Putin menjadi pengakuan atas posisi strategis Indonesia yang kian diperhitungkan dalam peta ekonomi dunia," demikian pernyataan Sekretariat Kabinet.
Rencana perjanjian yang disampaikan Putin diharapkan membuka peluang bagi perluasan hubungan bilateral Indonesia-Rusia, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai cakupan maupun bentuk kesepakatan yang direncanakan kedua negara untuk tahun depan.



























