Rusia ajukan rancangan resolusi PBB untuk Gaza tanpa menyebut ‘Board of Peace’ versi Trump
Rancangan Rusia meminta Sekjen PBB mengidentifikasi opsi pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza, tanpa mencantumkan “Board of Peace” yang diajukan AS sebagai badan transisi.
Rusia mengajukan rancangan resolusinya sendiri terkait Gaza, menantang upaya Amerika Serikat yang mendorong teks resolusi di Dewan Keamanan untuk mendukung rencana perdamaian Gaza Presiden Donald Trump, menurut salinan rancangan yang dilihat Reuters.
AS telah secara resmi mengedarkan rancangan resolusi itu kepada 15 anggota Dewan pekan lalu dan menyebut bahwa mereka memiliki dukungan regional untuk mandat dua tahun guna membentuk badan pemerintahan transisi dan pasukan stabilisasi internasional (ISF).
Misi Rusia untuk PBB mengatakan dalam sebuah catatan kepada anggota Dewan Keamanan pada Kamis sore — yang juga dilihat Reuters — bahwa “usulan tandingan kami terinspirasi dari rancangan AS.”
“Tujuan rancangan kami adalah memungkinkan Dewan Keamanan mengembangkan pendekatan yang seimbang, dapat diterima, dan bersatu untuk mencapai penghentian permusuhan yang berkelanjutan,” tulis catatan tersebut.
Rancangan Rusia, yang juga dilihat oleh Reuters, meminta Sekretaris Jenderal PBB mengidentifikasi opsi pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza, dan tidak menyebut “Board of Peace” yang diajukan AS sebagai badan transisi untuk Gaza.
Rancangan AS singgung kemungkinan negara Palestina di masa depan
Sementara itu, rancangan resolusi ketiga yang dilihat Kamis oleh kantor berita AFP “menyambut pembentukan Board of Peace,” sebuah badan pemerintahan transisi untuk Gaza — yang secara teoritis akan dipimpin Trump — dengan masa mandat hingga akhir 2027.
Rancangan itu akan mengizinkan negara-negara anggota membentuk “Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara” yang bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan polisi Palestina yang baru dilatih untuk mengamankan wilayah perbatasan dan melakukan demiliterisasi Gaza.
ISF juga akan bertugas “melucuti persenjataan kelompok bersenjata non-negara secara permanen,” melindungi warga sipil, serta mengamankan jalur bantuan kemanusiaan.
Berbeda dengan rancangan sebelumnya, versi terbaru menyinggung kemungkinan berdirinya negara Palestina.
Setelah Otoritas Palestina menyelesaikan reformasi yang diminta dan proses rekonstruksi Gaza berjalan, “kondisi akhirnya dapat terpenuhi untuk membuka jalur menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina,” demikian isi rancangan itu.
“Amerika Serikat akan membuka dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati horizon politik bagi koeksistensi damai dan sejahtera,” lanjut teks tersebut.
Misi AS untuk PBB mendesak Dewan Keamanan melanjutkan proses pembahasan resolusi Washington, memperingatkan bahwa rakyat Palestina dapat menghadapi konsekuensi “serius” jika tertunda.
“Upaya memecah belah saat ini — ketika negosiasi aktif tengah berlangsung — akan membawa konsekuensi nyata, serius, dan sepenuhnya dapat dicegah bagi warga Palestina di Gaza,” ujar juru bicara misi AS.
“Gencatan senjata masih rapuh, dan kami mendesak Dewan untuk bersatu dan bergerak maju demi mengamankan perdamaian yang sangat dibutuhkan,” tambahnya, menyebut momen ini sebagai “kesempatan historis untuk membuka jalan menuju perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah.”
Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Oktober lalu sepakat pada fase pertama rencana 20 poin Trump untuk Gaza, mencakup genosida dua tahun dan kesepakatan pertukaran tawanan–tahanan.
Rencana 20 poin itu dilampirkan dalam rancangan resolusi AS.
Trump telah menegaskan bahwa AS tidak akan mengirimkan pasukan ke Gaza yang tengah dikepung, namun para pejabat telah menyebutkan gambaran pasukan sekitar 20.000 personel, dan telah berdiskusi dengan Indonesia, Pakistan, UEA, Mesir, Qatar, Türkiye, dan Azerbaijan untuk berkontribusi.