Seorang anggota parlemen senior Iran memperingatkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Ia menolak peran yang diusulkan Washington dalam pengelolaan jalur perairan strategis tersebut.
Ibrahim Azizi, ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, menyatakan bahwa “setiap campur tangan Amerika dalam rezim maritim baru di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata.”
Dalam unggahan di platform X milik perusahaan media sosial asal AS, ia juga menepis gagasan bahwa jalur tersebut dapat dikendalikan oleh Washington, seraya menegaskan bahwa Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan diatur melalui pernyataan presiden AS di media sosial.
“Tidak ada yang akan percaya pada skenario saling menyalahkan!” tambahnya.
Pernyataan itu muncul setelah komentar Donald Trump pada Minggu yang menyebut AS akan memandu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz keluar dari jalur terbatas.
Dalam unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump menyebut langkah tersebut sebagai “gestur kemanusiaan” untuk membantu negara-negara netral yang tidak terlibat dalam konflik AS-Israel dengan Iran.
“Demi kebaikan Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, kami telah memberi tahu negara-negara tersebut bahwa kami akan memandu kapal mereka keluar dari jalur terbatas ini dengan aman,” tulisnya.
Misi defensif
Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan pasukannya akan mulai mendukung Project Freedom pada 4 Mei guna memulihkan kebebasan navigasi bagi kapal-kapal komersial di Selat Hormuz.
Sekitar seperempat perdagangan minyak dunia melalui jalur laut serta volume besar bahan bakar dan produk pupuk melewati selat tersebut.
“Dukungan kami terhadap misi defensif ini sangat penting bagi keamanan kawasan dan ekonomi global, seiring kami juga mempertahankan blokade laut,” ujar Komandan CENTCOM, Brad Cooper.
Dukungan militer AS untuk Project Freedom mencakup kapal perusak berpeluru kendali, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, platform nirawak multi-domain, serta 15.000 personel militer.
