Presiden AS Donald Trump akan memimpin pertemuan pertama Dewan Perdamaian di Washington pada hari Kamis.

Badan internasional baru ini awalnya dibentuk untuk rekonstruksi dan stabilisasi Gaza setelah apa yang disebut gencatan senjata memperlambat intensitas perang Israel yang digambarkan sebagai genosida di wilayah yang dikepung pada akhir 2025.

Didukung oleh Dewan Keamanan PBB melalui sebuah resolusi, Dewan Perdamaian akan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan, upaya pemulihan, dan keamanan jangka panjang di wilayah yang dilanda perang itu.

Konsep Dewan Perdamaian muncul dari rencana 20 poin yang diumumkan Trump pada akhir 2025 untuk mengakhiri perang Gaza.

Dengan Trump sebagai ketua tetap, dewan tersebut secara resmi diluncurkan lewat sebuah upacara penandatanganan piagam di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bulan lalu.

Perwakilan dari 19 negara pendiri, termasuk Türkiye, menghadiri upacara tersebut.

Tujuan langsung Dewan Perdamaian adalah memfasilitasi rekonstruksi Gaza, yang mengalami kehancuran total selama perang dua tahun di mana Israel dilaporkan telah membunuh lebih dari 71.660 warga Palestina dan melukai banyak lainnya.

Dewan berupaya menyalurkan bantuan kemanusiaan, membentuk mekanisme keamanan, dan meletakkan dasar pemulihan ekonomi di Gaza.

Ia menginginkan administrasi teknokrat untuk Gaza, dikelola oleh para ahli internasional alih-alih pejabat yang dipilih.

Inisiatif ini mengambil inspirasi dari administrasi transisi masa lalu. Namun, Dewan Perdamaian disusun secara berbeda, dengan Trump memegang jabatan ketua seumur hidup dan memiliki pengaruh signifikan, termasuk hak veto atas sebagian besar keputusannya.

Pendukung melihat inisiatif ini sebagai jalan menuju stabilitas jangka panjang di kawasan.

PBB sudah mendukung badan internasional baru ini melalui sebuah resolusi, yang memberikannya legitimasi internasional.

Namun, beberapa kritikus menunjukkan bahwa dewan mencakup Israel tetapi tidak termasuk perwakilan Palestina.

Siapa peserta kunci?

Pertemuan perdana, yang berlangsung di Donald J. Trump Institute of Peace – yang sebelumnya dikenal sebagai US Institute of Peace – akan mempertemukan perwakilan dari lebih dari 45 negara.

Dua puluh enam anggota pendiri Dewan Perdamaian termasuk Türkiye, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, dan Pakistan, antara lain.

Keanggotaan melibatkan kontribusi finansial, termasuk laporan biaya $1 miliar untuk kursi permanen.

Peserta terkemuka diperkirakan datang dari negara-negara Timur Tengah dan Teluk, yang menunjukkan keinginan kuat untuk berpartisipasi karena kepentingan keamanan regional.

Jared Kushner, menantu Trump yang juga berperan dalam negosiasi gencatan senjata sebelumnya, terkait erat dengan inisiatif tersebut, bersama tokoh internasional seperti mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Struktur Dewan Perdamaian mencakup badan-badan bertingkat dengan Trump di puncak sebagai ketua seumur hidup.

Badan puncak – atau "dewan utama" – akan terdiri dari pemimpin nasional dari berbagai negara di dunia.

Di bawahnya akan ada "Dewan Eksekutif Pendiri" yang akan berfokus pada investasi dan diplomasi. Enam dari delapan anggotanya adalah warga Amerika, termasuk Kushner dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Sebuah badan lain dalam struktur Dewan Perdamaian yang lebih luas akan disebut Dewan Eksekutif Gaza. Ia akan memiliki 11 anggota, termasuk Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.

Dewan Eksekutif Gaza akan mengawasi pekerjaan di lapangan bersama dengan kelompok administratif lain, yaitu Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG).

NCAG akan terdiri dari warga Palestina yang diklaim bersifat teknokrat dan apolitis, yang dipimpin oleh Dr Ali Shaath, seorang insinyur sipil yang pernah menjabat di Otoritas Palestina.

Sementara Dewan Perdamaian mendapat dukungan dari banyak negara Muslim dan kekuatan regional, tidak ada negara G7 selain AS yang bergabung dengan inisiatif ini.

Negara-negara seperti Jerman, Prancis, Inggris, dan Kanada memilih untuk tidak ikut. China dan Rusia belum menanggapi undangan bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Vatikan juga menolak, mengatakan bahwa PBB seharusnya mengelola krisis semacam itu.

Apa agendanya?

Agenda pertemuan berpusat pada memajukan pemulihan Gaza dalam kerangka gencatan senjata.

Fokus utama adalah pembaruan status tentang rencana pasca-perang, termasuk penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur di enclave yang hancur itu.

Setelah lebih dari dua tahun pemboman tak henti-henti oleh Israel, Gaza membutuhkan pemulihan besar-besaran untuk perumahan, sistem air, jaringan listrik, sekolah, dan rumah sakit. PBB memperkirakan biaya rekonstruksi sebesar $70 miliar.

Dewan berencana untuk menempatkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang terdiri dari personel dari negara-negara anggota untuk menjaga ketertiban dan melatih polisi setempat.

Pasukan ini akan beroperasi di luar struktur penjaga perdamaian tradisional PBB. Salah satu pra-syarat untuk penempatannya adalah pelucutan senjata kelompok perlawanan Hamas. Kelompok tersebut sejauh ini menolak pelucutan senjata kecuali Israel sepenuhnya mundur dari Gaza dan struktur Palestina mengambil tanggung jawab atas pemerintahan dan keamanan enclave tersebut.

Pertemuan bertujuan untuk memastikan garis waktu untuk fase-fase rekonstruksi, agar bantuan cepat sampai ke warga sipil.

Janji $5 miliar

Presiden Trump mengumumkan pada 15 Februari bahwa negara-negara anggota telah berjanji lebih dari $5 miliar untuk upaya kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza.

Komitmen ini, yang akan dikonfirmasi secara resmi pada pertemuan, terutama berasal dari negara-negara peserta, dengan negara-negara Teluk seperti UEA dan Kuwait diperkirakan memberikan kontribusi substansial.

Dana akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan segera – seperti makanan, pasokan medis, dan tempat tinggal – serta untuk proyek jangka panjang membangun kembali rumah dan infrastruktur.

Sejumlah dari dana yang dijanjikan juga akan digunakan untuk pasukan stabilisasi dan pelatihan polisi lokal.

Meski $5 miliar merupakan komitmen awal yang signifikan, para ahli mengatakan rekonstruksi penuh Gaza akan membutuhkan 14 kali lipat dari jumlah itu dalam beberapa dekade mendatang.