Lebih dari 9.000 personel kepolisian dikerahkan di sejumlah titik vital DKI Jakarta pada Selasa (20/10) untuk mengamankan aksi unjuk rasa memperingati dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah pengamanan ketat ini dilakukan menyusul rencana aksi demonstrasi dari elemen mahasiswa serta kelompok masyarakat sipil, di tengah hasil survei terbaru yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.
Kasi Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menyatakan bahwa sekitar 9.500 personel disiagakan untuk memastikan situasi Ibu Kota tetap kondusif. Aksi tersebut diperkirakan berlangsung di beberapa lokasi strategis di Jakarta.
"Pengamanan difokuskan pada sejumlah titik guna menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (20/10).
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menjadi salah satu kelompok yang mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam aksi hari ini. Dalam pernyataannya, BEM UI menyoroti berbagai persoalan krusial nasional, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga kondisi perekonomian nasional yang dinilai penuh tekanan.
Tekanan pada pasar modal serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai sebagai sinyal marpukatnya kerentanan ekonomi nasional yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Tak hanya kelompok mahasiswa, organisasi lingkungan hidup Greenpeace turut melayangkan protes dengan membentangkan spanduk raksasa di salah satu monumen utama Jakarta. Spanduk tersebut bertuliskan pesan mendesak pemerintah untuk segera menanggulangi krisis iklim serta menekan tingginya biaya hidup.
Sorotan Ekonomi dan Elektabilitas
Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 setelah memenangkan Pemilu dengan keunggulan suara yang signifikan. Namun, memasuki tahun kedua masa jalannya pemerintahan, jajaran eksekutif dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga kepercayaan publik serta investor.
Langkah kebijakan ekonomi dan program populis yang diusung pemerintah mendapat perhatian kritis dari pelaku usaha dan pasar finansial, khususnya terkait efisiensi fiskal serta stabilitas makroekonomi.
Dinamika ini sejalan dengan temuan riset terbaru dari lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Berdasarkan data SMRC, tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap Presiden Prabowo mengalami penurunan bertahap sejak akhir tahun lalu. Pada Oktober ini, angka kepuasan publik tercatat berada di level 44,5 persen, melandai dibanding capaian tertinggi sebesar 81,2 persen pada November tahun lalu.
Aksi unjuk rasa hari ini menjadi demonstrasi skala besar lanjutan di Ibu Kota, setelah gelombang protes warga yang sempat memuncak pada Agustus lalu. Pihak aparat mengimbau seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum untuk tetap menjaga kedamaian dan mematuhi koridor hukum yang berlaku.
