Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tidak akan mengubah posisi politik Indonesia terhadap Israel.
Berbicara dalam konferensi pers di Jakarta, Ia menutup spekulasi bahwa persyaratan OECD—yang mewajibkan persetujuan seluruh anggota, termasuk Israel—akan mempengaruhi prinsip politik luar negeri Jakarta.
Airlangga menyatakan bahwa sikap Indonesia tetap merujuk sepenuhnya pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB ke-80, yaitu bahwa Indonesia hanya akan mengakui Israel jika Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.
“Presiden sudah sangat jelas dalam pidatonya di PBB. Tidak ada pernyataan lain selain apa yang beliau sampaikan. Posisi politik Indonesia tidak berubah,” ujar Airlangga.
Aksesi OECD: Instrumen reformasi dan transformasi ekonomi
Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan rapat koordinasi lintas kementerian yang ia pimpin terkait perkembangan teknis aksesi OECD, yang turut dihadiri Deputi Sekjen OECD Frantisek Ruzicka.
Dalam konferensi pers yang sama, Airlangga menekankan bahwa aksesi ini merupakan instrumen reformasi struktural yang selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045.
Indonesia telah memasuki fase technical review, dengan tiga sektor awal—Lingkungan, Perdagangan, dan Kebijakan Digital—sudah berada dalam proses peninjauan, termasuk verifikasi lapangan oleh tim OECD. Airlangga menegaskan bahwa kecepatan respons seluruh K/L terhadap kuesioner OECD menjadi kunci karena penilaian dilakukan berbasis bukti.
“Indonesia adalah key partner sekaligus aktor strategis di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. OECD siap mendukung aksesi Indonesia dan reformasi lintas sektor.” ujar Ruzicka yang menilai Indonesia semakin strategis di kawasan.
Menko Airlangga menargetkan keanggotaan penuh dapat tercapai pada masa pemerintahan pertama Presiden Prabowo. Ia juga menekankan bahwa aksesi ini diharapkan menghasilkan kebijakan publik yang lebih berkualitas, transparan, dan berorientasi kesejahteraan.
“Indonesia dilihat sebagai negara yang sangat feasible secara global, didukung reformasi dan transformasi ekonomi. Kita hanya perlu memastikan seluruh K/L bergerak serempak dengan standar global,” ujarnya dikutip dari pernyataan resmi.
