Ambisi Trump incar Greenland, kepentingan Silicon Valley ikut bermain

“Kita harus memiliki Greenland,” ujar Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun lalu, bertepatan dengan kedatangan Wakil Presiden JD Vance di sebuah pangkalan militer AS di pulau beku tersebut, wilayah otonom di bawah Denmark, menurut laporan TRT World.

Kunjungan itu tak berjalan mulus. Warga Greenland turun ke jalan melakukan protes, sementara Perdana Menteri Jens-Frederik Nielsen menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang tidak menghormati kedaulatan mereka.

Trump kemudian meningkatkan tekanannya pada awal Januari. Berbicara kepada wartawan di atas pesawat Air Force One, ia kembali menegaskan, “Kita membutuhkan Greenland.”

Dalam hitungan pekan, pernyataan sensasional itu berubah menjadi langkah yang tampak jauh lebih terencana. Kepentingan miliarder teknologi, kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan (AI), dan ambisi teritorial kini bertemu di satu titik: pulau raksasa berselimut es yang bahkan sulit ditunjuk di peta oleh banyak orang.

Vance, saat berbicara kepada pasukan AS di pangkalan militer, mengangkat isu keamanan. Ia menuduh Denmark gagal melindungi Greenland dari “penyusupan agresif Rusia, China, dan negara lain,” tanpa menjelaskan secara rinci bentuk ancaman tersebut.

Ketika ditanya apakah akan menggunakan kekuatan militer, Trump menolak menutup kemungkinan. Denmark pun bereaksi tegas: Greenland tidak untuk dijual.

“Jika harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark saat ini, kami memilih Denmark. Kami memilih NATO. Kami memilih Kerajaan Denmark. Kami memilih Uni Eropa,” tegas Nielsen.

Respons Trump bernada meremehkan. “Itu masalah mereka. Saya tidak tahu siapa dia (perdana menteri Greenland). Saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Tapi itu akan jadi masalah besar baginya,” ujarnya.

Tak lama berselang, anggota Kongres Randy Fine mengajukan rancangan undang-undang Greenland Annexation and Statehood Act, yang jika disahkan akan memberi wewenang kepada presiden untuk menggunakan “segala cara yang diperlukan” guna membawa Greenland masuk ke wilayah AS.

Yang kerap luput dari sorotan media arus utama, meski ada penolakan publik terhadap ancaman aneksasi Trump, adalah dokumen strategi resmi Greenland sendiri yang justru aktif mendorong integrasi ekonomi lebih dalam dengan pasar Amerika, kata Nurcan Ozgur Baklacioglu, profesor hubungan internasional di Universitas Istanbul.

“Greenland sejak lama memandang dirinya sebagai negara terkolonisasi yang ingin ‘melepaskan diri dari struktur perdagangan kolonial selama berabad-abad’,” ujar Baklacioglu kepada TRT World.

Namun, ia menekankan bahwa melepaskan diri dari tatanan ekonomi neoliberal tidaklah mudah, karena sistem tersebut “dibangun di atas kolonisasi ekologi, kehidupan manusia, sosial, dan bahkan privasi.”

Menurut Baklacioglu, krisis global—mulai dari Brexit hingga invasi Rusia ke Ukraina—mendorong Greenland mempererat hubungan dengan tetangga Arktik, khususnya AS, Kanada, dan Islandia, sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakstabilan kawasan dan potensi perlombaan senjata di Arktik.

“Namun, dalam upaya meraih kemerdekaan penuh, Greenland justru secara sukarela mengintegrasikan diri ke dalam tatanan hegemonik global,” ujarnya.

Jejak uang para miliarder

Di sinilah peran Silicon Valley mulai terlihat jelas. Saat Trump menyedot perhatian publik, sekelompok miliarder teknologi—termasuk Sam Altman, Bill Gates, Peter Thiel, dan Jeff Bezos—telah bertahun-tahun mengalirkan dana ke Greenland secara senyap.

Sasarannya adalah operasi pertambangan berbasis AI untuk memburu logam tanah jarang.

Sejak setidaknya April tahun lalu, para pelaku teknologi ini mempromosikan Greenland sebagai calon freedom city—kota dengan regulasi perusahaan yang sangat longgar, beraroma libertarian.

Gagasan tersebut disebut menarik minat Ken Howery, duta besar AS untuk Denmark yang diperkirakan akan memimpin negosiasi jika rencana pengambilalihan Greenland benar-benar terjadi.

Rekam jejak Howery berbicara banyak. Ia adalah salah satu pendiri perusahaan modal ventura bersama Peter Thiel, tokoh utama pendukung kota-kota minim regulasi. Visi mereka mencakup pusat AI, kendaraan otonom, lokasi peluncuran antariksa, reaktor nuklir mikro, hingga kereta cepat.

Konsep freedom city bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, tokoh Silicon Valley mencoba mewujudkannya lewat berbagai nama—startup cities, charter cities, dan sejenisnya. Trump bahkan menjanjikan pembangunan kota-kota semacam itu di AS saat kampanye 2023.

Baklacioglu menilai dokumen strategi Greenland 2024 memperlihatkan kontradiksi besar: mengejar kemerdekaan dengan merangkul zona perdagangan bebas dan investasi asing yang justru berpotensi membuka jalan eksploitasi sumber daya.

“Sejak 2009, Greenland berupaya terintegrasi penuh ke pasar global dan institusinya, seperti WTO, PBB, dan NATO,” ujarnya.

“Pada saat yang sama, Greenland juga mulai membuka pintu bagi masuknya modal China, dengan para pemimpinnya kerap bepergian ke China untuk menarik investor,” tambahnya.

Menurut Baklacioglu, semua itu memicu persaingan global yang semakin tajam di kawasan Arktik antara Barat dan Timur, berujung pada ancaman intervensi Trump dan meningkatnya militerisasi pulau tersebut.

Mengapa Greenland penting

Greenland adalah pulau raksasa—sekitar dua pertiga luas India, lebih besar dari Meksiko, tiga kali Prancis, dan sebanding dengan Arab Saudi—namun hanya dihuni sekitar 57 ribu orang.

AS telah memiliki pangkalan militer di sana. Namun daya tarik utama tersembunyi di bawah lapisan es.

Sekitar 12 persen cadangan logam tanah jarang dunia berada di Greenland. Logam-logam ini—seperti neodymium, dysprosium, dan lanthanum—krusial bagi teknologi modern, mulai dari ponsel hingga sistem pertahanan dan perangkat AI.

Ironisnya, cadangan ini baru bisa diakses seiring mencairnya es akibat perubahan iklim. Krisis lingkungan yang memicu masalah ekonomi Greenland—seperti pergeseran ikan dan ketidakstabilan pasokan pangan—justru membuka peluang eksploitasi mineral.

“Menurut politisi Greenland, mencairnya es meningkatkan potensi ekspor es dan air bersih,” kata Baklacioglu. Namun ia memperingatkan bahwa eksploitasi berlebihan berisiko merusak akuifer dan ekosistem secara menyeluruh.

Logam tanah jarang menjadi tulang punggung turbin angin, mobil listrik, pusat data, dan infrastruktur AI. Data Badan Energi Internasional (IEA) menunjukkan China menguasai sekitar 60 persen produksi tambang global pada 2024.

Baklacioglu menilai perubahan iklim telah mengguncang fondasi ekonomi Greenland, khususnya sektor perikanan yang menyumbang lebih dari 90 persen ekspor. Di tengah krisis, pemerintah memilih membuka diri pada investasi asing dan zona perdagangan bebas.

“Namun kebijakan pintu terbuka ini berisiko menciptakan kolonisasi dan eksploitasi baru terhadap sumber daya manusia dan alam Greenland,” ujarnya.

Perusahaan di pusat pusaran

Salah satu pemain kunci adalah KoBold Metals, perusahaan rintisan yang menggunakan AI untuk menemukan mineral dengan presisi tinggi. Sejak 2021, KoBold aktif di Greenland melalui proyek Disko–Nuussuaq di pesisir barat, memburu nikel, tembaga, kobalt, dan logam tanah jarang.

Daftar investornya mencakup Bezos, Gates, dan Michael Bloomberg. Pada Desember 2024, pendanaan Seri C mereka menilai perusahaan hampir 3 miliar dolar AS.

Menariknya, investasi awal para miliarder itu dimulai pada 2019—tak lama setelah Trump pertama kali melontarkan ide membeli Greenland.

Bagi Baklacioglu, inilah jebakan kolonialisme modern: negara yang mengejar kemerdekaan lewat perdagangan bebas justru terjerat eksploitasi korporasi global.

“Seiring es mencair dan akses semakin terbuka, Greenland berisiko berubah menjadi tempat pembuangan kimia bagi industri global,” pungkasnya.