Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat melakukan kunjungan dan bermalam untuk pertama kalinya di calon pusat pemerintahan baru tersebut, pada Senin. Kunjungan ini disebut sebagai momentum penting dalam keberlanjutan proyek strategis nasional senilai $32 miliar.
Prabowo tiba di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sekitar pukul 18.45 waktu setempat dan disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran terkait.
Dalam pernyataan resminya, Kantor Presiden menyebut kehadiran Prabowo di Nusantara mencerminkan keseriusan pemerintah memastikan pembangunan ibu kota baru berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan.
Kunjungan ini menjadi sorotan karena berbagai pertanyaan sempat muncul terkait kelanjutan proyek IKN sejak Prabowo menjabat presiden pada Oktober 2024. Proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur pertama kali diumumkan pada 2019 oleh Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dengan tujuan mengurangi beban Jakarta yang padat dan mengalami penurunan permukaan tanah.
Pembangunan Nusantara sendiri baru dimulai pada 2022 setelah tertunda akibat pandemi. Target pemindahan pusat pemerintahan pada akhir masa jabatan Joko Widodo pada 2024 tidak tercapai, sehingga proyek dilanjutkan pada era pemerintahan Prabowo.
Infrastruktur kawasan
Otorita IKN menyatakan sejumlah infrastruktur utama untuk cabang eksekutif telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fasilitas bagi lembaga legislatif dan yudikatif masih berlangsung dengan target penyelesaian pada 2028. Pemerintah menargetkan Nusantara mulai berfungsi sebagai pusat kegiatan politik nasional pada 2028.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo dijadwalkan meninjau langsung sejumlah titik strategis pembangunan IKN pada hari berikutnya. Presiden juga menggelar pertemuan terbatas dengan jajaran kabinet untuk membahas progres dan kesiapan infrastruktur kawasan.
Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun hingga 2029 untuk pembangunan IKN, atau sekitar 60 persen dari belanja yang dikeluarkan pada periode 2022–2024. Pada 2025, defisit anggaran Indonesia tercatat sebesar 2,92 persen dari produk domestik bruto, mendekati batas defisit yang diatur undang-undang.
Meski menghadapi tantangan fiskal dan regulasi, termasuk perubahan aturan hak atas tanah bagi investor, pemerintah menegaskan pembangunan IKN tetap menjadi prioritas jangka panjang sebagai simbol transformasi Indonesia menuju pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan berkelanjutan.
