Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 20 September 2026. Kebijakan ini diambil di tengah masih berlangsungnya operasi pemadaman dan pendinginan di sejumlah titik rawan kebakaran di wilayah tersebut.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menyampaikan bahwa masa status darurat diperpanjang mulai 7 hingga 20 September 2026. Ia menegaskan bahwa upaya pengendalian karhutla masih terus dilakukan melalui kombinasi Satgas Darat dan Satgas Udara.
“Operasi penanganan dan pendinginan masih berlangsung untuk mengendalikan karhutla di sejumlah wilayah Kalbar,” ujarnya, dikutip oleh Antara.
Pemerintah provinsi juga menyiapkan dukungan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperkuat respons darurat, termasuk mobilisasi personel, distribusi logistik, penyediaan air bersih, hingga layanan kesehatan bagi warga terdampak.
Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya turut memperpanjang status tanggap darurat bencana seiring proyeksi musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026.
Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam, menyebut keputusan itu diambil setelah evaluasi bersama BMKG dan sejumlah instansi terkait.
“Kami memperkirakan kemarau masih akan berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026,” kata Yusran dalam rapat evaluasi di Kantor Bupati Kubu Raya sebagaimana dikutip oleh Antara.
Meski jumlah titik api dilaporkan menurun, pemerintah daerah bersama relawan tetap melanjutkan pemantauan dan pemadaman untuk mencegah potensi kebakaran meluas kembali, sekaligus menjaga dampak karhutla tetap terkendali di tengah musim kering yang masih berlanjut.
